Sukses

Dahnil Anzar: Tak Ada Fakta Hukum Prabowo Langgar HAM

Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah ini mengatakan, Prabowo Subianto sampai saat ini ikhlas menerima tuduhan itu.

Liputan6.com, Jakarta - Koalisi Indonesia Adil Makmur mengantisipasi isu dugaan pelanggaran HAM yang kerap menerpa calon presiden Prabowo Subianto saat mengikuti Pilpres. Koordinator Juru Bicara Koalisi Indonesia Adil Makmur Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan tak ada fakta hukum Prabowo sebagai pelanggar HAM.

"Itu selalu diproduksi pada saat masuk kontestasi Pilpres atau kontestasi politik lainnya. Dan tak ada fakta hukum yang menyatakan Prabowo pelanggar HAM," kata Dahnil di Jalan Kertanegara Nomor IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (21/9/2018).

Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah ini mengatakan Prabowo Subianto sampai saat ini ikhlas menerima tuduhan itu. Prabowo, lanjutnya, tak pernah merespons tuduhan itu.

"Saat ini beliau ikhlas saja mendiamkan fitnah itu. Itu membuktikan beliau sangat patriotik dalam menyikapi fitnah itu. Saya pikir fitnah itu tak akan mengurangi simpati masyarakat dan justru saya yakin akan menambah simpati masyarakat, karena Pak Prabowo terus difitnah," kata dia.

Sebelum memutuskan masuk dalam tim kampanye Prabowo-Sandi, Dahnil mengatakan banyak melakukan diskusi dan pengamatan. Alasan ia bergabung karena menilai Prabowo adalah sosok yang berani membuat keputusan atas nama diri sendiri.

"Tidak dikontrol oleh kekuatan lain. Dan karakter itu ada di Pak Prabowo dan Pak Sandi," ujarnya..

Saksikan video pilihan di bawah ini

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Pemimpin yang Mampu Hadirkan Keadilan

Di sisi lain, lanjut Dahnil, dia memiliki kesesuaian visi dan misi terkait Indonesia adil dan makmur. Ia mengatakan yang paling dibutuhkan Indonesia ialah pemimpin yang mampu menghadirkan keadilan dan kemakmuran. Ia menilai saat ini muncul ketidakadilan hukum, ketidakadilan ekonomi, dan ketidakadilan politik.

"Untuk melawan ketidakadilan itu, karena ketidakadilan itu dipraktikkan dan dikendalikan oleh mereka-mereka yang saya sebut sebagai political bandit. Bandit politik. Jadi masalah kita di Indonesia ini bukan masalah sekadar masalah teknis ekonomi, bukan sekadar masalah teknis politik, impor dan segala macam. Bukan sekadar masalah-masalah itu. Tapi yang membuat impor tinggi, yang membuat masalah-masalah teknis ekonomi itu bermasalah karena ada praktik political bandit," jelasnya.

"Siapa yang bisa melawan praktik-praktik political bandit? Tentu adalah orang yang berani. Dan salah satu orang yang berani buat keputusan atas nama dirinya sendiri itu adalah Pak Prabowo dan Mas Sandi," kata Dahnil.

 

Reporter: Hari Ariyanti

Sumber: Merdeka.com

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.