Komisioner KPU Siap Penuhi Panggilan Polisi soal Kasus OSO

Massa Pendukung Hanura Geruduk KPU — Massa dari kader dan simpatisan Partai Hanura berdemonstrasi di depan kantor KPU RI, Jakarta, Senin (21/1). Mereka menuntut dimasukkannya nama Oesman Sapta Odang (OSO) dalam daftar calon tetap (DCT) anggota DPD RI 2019. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Penyidik Polda Metro Jaya mengagendakan pemeriksaan terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra dan Wahyu Setiawan. Keduanya diperiksa terkait laporan terhadap KPU karena tidak melaksanakan UU/putusan PTUN dan Bawaslu terkait pencalegan OSO di DPD.

Komisioner KPU RI Ilham Saputra mengatakan, dia siap untuk hadir untuk memenuhi panggilan penyidik polisi. Karena sebelumnya Ketua KPU RI Arief Budiman dan Komisioner KPU RI Pramono Ubaid lebih dulu menjalani pemeriksaan.

Hanura Buka Pendaftaran Calon Kepala Daerah se-Indonesia, Syaratnya Anti KKN

"Iya (hadir). Kemarin Pak Ketua dan Pak Pramono, sekarang ini saya sama Wahyu," kata Ilham saat dikonfirmasi, Rabu (30/1/2019).

Ia mengaku akan hadir pada siang hari sekitar pukul 13.00 WIB. Meski begitu, ia belum bisa menjanjikan bakal tepat waktu apa tidak.

"Sementara sih jam 1 siang. Cuma nanti kita lihat deh. Saya sih mau hadir, cuma kita masih rapat. Mungkin nanti agak terlambat mungkin," ujar Ilham.

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) melaporkan KPU ke Polda Metro Jaya pada Rabu 16 Januari 2019.

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: TBL/334/1/2019/PMJ/Dit.Reskrimum, tim kuasa hukum OSO menuduh para komisioner KPU melanggar Pasal 421 KUHP juncto Pasal 216 ayat (1) terkait tidak melaksanakan perintah undang-undang atau putusan PTUN.

Laporan ini bermula dari keputusan KPU tidak meloloskan OSO dalam pencalonan anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD), padahal dia telah memenangkan gugatan di PTUN dan Bawaslu.

KPU menolak pencalonan OSO karena Mahkamah Konstitusi (MK) melarang pengurus partai politik maju sebagai calon anggota DPD RI.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

KPU tunjuk enam perusahaan untuk mencetak surat suara Pemilu 2019 dengan nilai kontrak total Rp 603 miliar.

2 dari 2 halaman

Pemeriksaan

Penyidik Polda Metro Jaya menyodorkan 20 pertanyaan kepada komisioner KPU terkait polemik pencalonan Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang sebagai anggota DPD pada Pileg 2019. Pekan lalu, KPU resmi tidak memasukkan nama pria yang akrab disapa OSO itu ke daftar calon tetap (DCT) anggota DPD.

"Tadi diberikan 20 pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tentu harus kami jawab dengan sebaik-baiknya sesuai apa yang kami lakukan dan argumen-argumen kami yang selama ini kami bangun," ujar Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi seusai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa 29 Januari 2019 malam.

Dia mengatakan, pertanyaan yang diajukan seputar alasan KPU mengambil sikap terkait pencalonan OSO, serta kronologis yang terjadi hingga keputusan itu diambil.

"Kita jelaskan sebagaimana argumen kita selama ini. KPU dalam menjalankan tahapan-tahapan pemilu itu berdasarkan pada sumber-sumber hukum yang selama ini kita yakini dan sumber hukum paling tinggi adalah konstitusi," kata Pramono seperti dilansir dari Antara.

Dia menekankan, KPU menaati putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan, pengurus parpol tidak boleh menjadi calon anggota DPD RI. Pada sisi lain, dia menekankan, KPU juga tidak mengabaikan putusan PTUN dan MA, yakni dengan memberikan kesempatan sebanyak dua kali kepada OSO, untuk masuk DCT sepanjang bersedia mengundurkan diri.

Reporter: Nur Habibie

Sumber: Merdeka.com