KPU soal Nama Jokowi Diseret di Sidang PHPU: Presiden Bukan Peserta Pemilu

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) buka suara terkait nama Jokowi yang ‘diseret’ ke dalam permohonan para pemohon di perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden. Menurut KPU RI, hal itu tidak relevan sebab Jokowi bukan bagian dari peserta pemilu.

“Bahwa dalam permohonan pemohon sebagian besar berisi pelanggaran atau kecurangan oleh Presiden dan jajarannya, namun fakta hukumnya Presiden bukan peserta pemilu dan bukan pihak yang berperkara dalam sengketa PHPU," kata Hifdzil Alim selaku kuasa hukum KPU RI dalam sidang gugatan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (28/3/2024).

Oleh karena para pemohon menyoal terkait tindak-tanduk presiden dalam Pemilu, maka KPU RI berpandangan permohonan tersebut tidak tepat dijawab oleh KPU RI karena tidak bersangkutan dengan ranah KPU RI sebagai termohon.

"Sehingga argumentasi permohonan pemohon baik dalam posita atau petitum menjadi tidak tepat disampaikan dalam sengketa PHPU ini dan salah sasaran, karena hal tersebut tidak berkaitan dengan termohon," tegas Hifdzil.

Sebagai informasi, dalam permohonan yang disampaikan pemohon salah satunya adalah mempersoalkan kebijakan yang dilakukan presiden, mulai dari pengangkatan penjabat kepala daerah hingga pembagian bansos dan bukan tentang perselisihan hasil dari Pilpres.

Karenanya, Hifdzil meyakini, dalil-dalil yang disampaikan pemohon sudah salah alamat. Sehingga dipastikan permohonan pemohon sudah kabur dan tidak jelas dalam persidangan perselisihan hasil Pemilihan Umum.

“Bahwa dengan demikian, permohonan pemohon nyata-nyata telah kabur, keluar dari perihal permohonan dan semakin tidak jelas mendalilkan adanya perselisihan hasil pemilihan umum,” dia menandasi.