TPN Ganjar Mahfud Bawa Kapolda Jadi Saksi Gugatan Pilpres, Begini Respons Mabes Polri

Reputasi Jadi Tolak Ukur, Alumni UI Deklarasi Dukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 — Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam acara "Alumni UI Bersama Ganjar-Mahfud" berlangsung di One Bell Park Mall, Jakarta Selatan pada Sabtu (3/2/2023).

Liputan6.com, Jakarta - Mabes Polri merespon terkait dengan rencana dari Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud yang akan membawa salah satu Kapolda sebagai saksi dalam gugatan pemilihan presiden (pilpres) nanti ketika di Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, pihaknya akan selalu komitmen dan patuh terhadap peraturan selama upaya itu diperbolehkan dan tidak berbenturan dengan undang-undang.

"Polri patuh dan taat kepada peraturan perundang-undangan, yang merupakan amanat dan harapan seluruh masyarakat. Tentunya, ini perlu diketahui sebagai garis besarnya," kata Trunoyudo kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (13/3/2024).

Meski tak spesifik menanggapi, namun Trunoyudo mengingatkan kepada seluruh prajurit atas amanah dari Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang meminta untuk tetap menjaga netralitas selama pemilu.

"Dalam rangka mewujudkan demokrasi, memelihara dan menjaga profesionalisme polri tentu dalam memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Artinya, komitmen ini bersikap netral," ucapnya.

"Polri bersikap netral dan tidak melakukan kegiatan politik praktis selama tahapan Pemilu 2024," tambah dia.

Sementara untuk peran Polri, lanjut Trunoyudo, dalam kontestasi pemilu hanya untuk menjaga keamanan agar seluruh tahapan berjalan dengan aman.

"Hal tersebut juga dilaksanakan untuk memberikan pengamanan dan memastikan pemilu berjalan aman dan damai kemudian juga sejuk," tuturnya.

2 dari 2 halaman

Akan Bawa Kapolda Jadi Saksi

Sebelumnya, Wakil Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Henry Yosodiningrat membocorkan saksi seorang Kapolda yang akan diajukan dalam sidang gugatan Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) nanti

"Tanpa itu tidak akan ada selisih suara seperti itu. Kami punya bukti ada kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain, dan akan ada Kapolda yang kami ajukan,” kata Henry dalam keteranganya.

Namun, Henry tak menjelaskan secara detail soal identitas dari kapolda itu.Ia hanya mengatakan, tujuan sakso itu dimaksud untuk membuktikan soal adanya mobilisasi kekuasaan dengan pengerahan aparatur negara.

“Kita tahu semua main intimidasi, besok kapolda dipanggil dicopot,” kata dia.

Henry pun menyadari saksi soal Kapolda itu cukup beresiko, karena bisa berdampak ke berbagai lini termasuk karir. Sehingga dia memastikan tetap akan menjaga baik dari identitas sampai jabatan daripada saksi yang akan diajukan.

"Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kita tahu semua main intimidasi, besok kapolda dipanggil dicopot," tandas Henry.

Reporter: Bachtiarudin Alam/Merdeka.com