7 Pernyataan Mahfud Md saat Acara Tabrak Prof! yang Digelar di Semarang Jateng

Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud Md merespons pernyataan Calon Presiden Ganjar Pranowo yang memintanya mundur dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Dia memastikan jika dirinya akan mengundurkan diri pada waktu yang tepat.

"Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi tidak ada pertentangan antara settingan Pak Ganjar itu," kata dia pada acara Tabrak Prof! yang disiarkan dalam YouTube Mahfud MD official, Selasa 23 Januari 2024.

Mahfud menuturkan, pada penutupan debat cawapres Minggu 21 Januari 2024 lalu, dirinya membacakan pernyataan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah mengangkatnya selama 4,5 tahun sebagai Menko Polhukam. Ia percaya jika Jokowi memiliki niat baik untuk rakyat ketika mengangkat dirinya sebagai Menko Polhukam.

"Dan saya membantunya sekarang. Pun Saya bersedia bersama Mas Ganjar untuk melanjutkan tugas-tugas karena menurut saya Pak Ganjar adalah calon presiden," kata dia.

Menurut aturan, Mahfud Md mengatakan, tidak ada keharusan untuk mundur bagi menteri yang maju dalam pesta demokrasi. Peraturan itu menurutnya sudah ada sejak dulu dan kini ditambah dengan Walikota yang tidak harus mundur dari jabatannya.

"Gitu kan aturannya ditambah, padahal itu aturan lama yang hanya menyebut menteri dan pejabat-pejabat tertentu tapi tidak apa-apa," ujar dia.

Lalu Mahfud menjelaskan mengapa dirinya tidak mundur pada saat ini. Alasannya, karena Mahfud hendak memberi contoh meski menjadi kandidat di Pilpres 2024, sebagai pejabat negara dirinya tidak menggunakan fasilitas negara dan jabatannya untuk berkampanye.

"Saya ingin memberi contoh kalau saya ini calon wakil presiden masih merangkap apakah saya memanfaatkan kedudukan saya dalam memanfaatkan fasilitas negara atau tidak? Ini sudah 3 bulan saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara," tegas dia.

Mahfud mengaku masih berkantor di Kemenkopolhukam secara rutin, semua tugas dan surat masuk di mejanya dituntaskan tidak sampai seminggu. Kemudian, meski seorang calon wakil presiden, dia minta kepada pemerintah daerah yang kenal baik dengannya untuk tidam menjemput atau melayaninya saat berkampanye di daerah.

"Karena saya tidak mau menggunakan jabatan saya untuk menggunakan fasilitas pemerintahan. Maksud saya ini agar ditiru oleh yang lain baik anda capres atau cawapres, jangan mau dijemput oleh pejabat daerah jangan mau diantar dan didampingi. Saya hanya minta pengamanan saja kepada Polri," urai Mahfud.

Menurut Mahfud Md, keputusan itu hasil kesepakatannya dengan Capres Ganjar Pranowo dan juga TPN.

"Saya bersepakat melakukan itu (mundur) pada saatnya. Agar saya tidak lebih terikat," kata Mahfud.

Mahfud menyebut saat ini hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkan.

"Menunggu momentum, menunggu transisi dan juga menunggu karena ini menyangkut politik, strategi politik dari partai pengusung, itu harus displin begitu gak bisa colong kelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi," ucap Mahfud.

Menurut Mahfud, mundurnya ia dari kursi menteri untuk memberi tahu para menteri dan pejabat lain yang berlaga di Pilpres, agar tidak menyalahgunakan jabatan saat kampanye.

"Dan agar yang lain tahu bahwa menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda," ucap dia.

Mahfud Md menegaskan, tidak pernah memanfaatkan fasilitas negara untuk kampanye. Walaupun Mahfud Md kini menduduki jabatan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

"Saya ini menjadi calon wakil presiden masih merangkap, apakah saya menggunakan kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak, ini sudah 3 bulan saya lakukan. Saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara," kata Mahfud.

Mahfud mengaku masih berkantor di Kemenkopolhukam secara rutin. Semua tugas dan surat yang masuk pasti selesai, tidak sampai seminggu di meja kerjanya. Dia pun meminta kepada kepala pemerintahan di daerah yang kenal baik dengannya supaya tidak menjemput atau melayaninya kalau ke daerah.

"Karena saya tidak mau menggunakan jabatan saya itu untuk menggunakan fasilitas pemerintahan," kata dia.

Mahfud berharap, tindakannya ini bisa ditiru oleh calon presiden atau calon wakil presiden lainnya yang masih merangkap jabatan di pemerintahan di mana ketika kunjungan ke daerah, jangan mau dijemput oleh pejabat daerah, diantar dan didampingi.

"Maksud saya ini agar ditiru oleh yang lain calon presiden kalau calon wakil presiden jangan mau dijemput oleh pejabat daerah, jangan mau diantar, jangan mau didampingi, hanya minta pengamanan saja kepada Polri," kata dia.

"Oleh sebab itu saudara di daerah ini banyak teman baik saya, banyak juga yang saya promosikan ada yang menjadi pangdam ada yang menjadi Plt gubernur, ada yang menjadi pejabat Bupati Walikota semuanya, saya bilang ke staf kalau saya datang ke daerah dia jangan hubungi dia untuk menjemput saya atau berkomunikasi dengan saya atau menjamu saya jangan hubungi dia kasihan dia nanti dipecat kalau menghubungi saya," terang Mahfud.

Kemudian, Mahfud Md meminta kepada semua pejabat kenalannya yang masih aktif sebagai pejabat publik untuk tidak ikut membantunya dalam memberikan fasilitas berkampanye.

Hal itu dilakukan agar netralitas berkontestasi di Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 tetap terjaga dan dirinya juga tidak menggunakan fasilitas publik mengingat jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) yang diembannya.

"Saya minta kepada pemerintah daerah yang kenal baik dengan saya jangan menjemput saya atau melayani saya kalau saya ke daerah. Karena saya tidak mau menggunakan jabatan saya untuk menggunakan fasilitas pemerintahan," tegas Mahfud Md.

Mahfud mengamini, banyak pejabat daerah adalah teman baiknya, bahkan tidak sedikit dari mereka yang dipromosikan menjadi Pangdam, Plt gubernur, Pj bupati, dan wali kota.

Meski ingin berbuat baik dengan membalas budi kepada dirinya, namun Mahfud menegaskan hal itu justru dapat berbahaya terhadap kelangsungan karier mereka.

"Semua saya bilang kalau saya dateng ke daerah dia jangan hubungi dia untuk menjemput saya, untuk komunikasi dengan saya, menjamu saya jangan! kasihan nanti dia dipecat kalau hubungi saya, karena fenomenanya orang kalau dekat dengan lawan politik itu susah, segera ditindak, dinaikan tapi sebenarnya ditendang ke atas dan macem-macem, jangan ikut-ikut agar tidak berbahaya bagi karir anda!," wanti Mahfud.

Mahfud melanjutkan, cara itu sejatinya dilakukan agar menjadi contoh bagi pasangan calon lain yang juga berkontestasi. Namun sayangnya hal itu tidak berbuah manis.

Mahfud mengatakan, mereka yang merupakan pejabat publik tidak melakukan hal yang sama dan justru lebih parah dengan memanfaatkan jabatannya untuk berkontestasi.

"Maksud saya ini agar ditiru oleh yang lain baik anda capres atau cawapres, jangan mau dijemput oleh pejabat daerah, jangan mau diantar dan didampingi, hanya minta pengamanan saja kepada Polri," ucap Mahfud.

Melihat kondisi seperti itu, Mahfud pun membulatkan tekadnya untuk mundur dari kursi Menko Polhukam dalam waktu dan momentum yang tepat.

"Menunggu momentum, menunggu transisi karena ini menyangkut politik, strategi politik dari partai pengusung melalui DPR dan ini harus disiplin begitu, tidak bisa pergi begitu saja karena tidak bisa menghindari aturan organisasi," ucap Mahfud.

Mahfud Md menjelaskan alasannya akan mengundurkan diri dari posisi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam). Dia ingin menjadi contoh menjadi pemimpin yang tidak menyalahgunakan kekuasaan.

"Saya ingin memberi contoh, kalau saya ini menjadi cawapres yang masih merangkap, apakah saya menggunakan kedudukan untuk memanfaatkan fasilitas negara? Ini sudah tiga bulan saya lakukan, saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara," kata Mahfud.

Untuk memberi contoh baik, Mahfud mengatakan kerap meminta kepala daerah yang mengenal baik dirinya untuk tidak menjemput dan melayani, ketika profesor di bidang hukum tersebut berkunjung saat berkampanye.

"Karena saya tidak mau menggunakan jabatan saya untuk fasilitas pemerintah. Pihak lain nampak menggunakan jabatan, bahkan menteri-menteri yang tak ada kaitannya dengan politik malah ikut tim sukses (kampanye) Pilpres 2024," lanjutnya .

Mahfud menambahkan, pengunduran dirinya dari posisi Menkopolhukam tinggal menunggu waktu. Sebab, masih ada tugas negara yang harus dia lakukan saat transisi. Hal ini juga untuk menghormati Presiden Joko Widodo yang mengangkat dirinya sebagai Menkopolhukam.

Ia pun mengajak masyarakat memilih pemimpin yang tidak menyalahgunakan kekuasaan.

"Dan berdasar ketulusan itu pula saya akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Karena itu mari kita jadikan tanggal 14 Februari sebagai pengadilan rakyat, pilihlah pemimpin yang tidak menyalahgunakan kekuasaan, dan tidak juga menyebut fasilitas negara itu sebagai pemberian personal, karena itu adalah milik negara," terang Mahfud.

Mahfud Md menegaskan dirinya bukan boneka atau petugas partai politik (parpol) pengusungnya. Ia menyebut, masyarakat bisa mengecek rekam jejaknya bahwa selama 24 tahun berkarier di pemerintahan tidak pernah menjadi petugas siapa pun.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2008-2013 itu menyatakan, tidak pernah melanggar prinsip konstitusi dalam menjalankan tugas di berbagai institusi pemerintahan.

"Dari track record, saya tidak pernah menjadi petugas siapa pun, kecuali sesuai konstitusi dan saya 24 tahun di pemerintahan, berputar-putar dari satu institusi ke institusi lain. Tidak pernah melanggar prinsip konstitusi, tetapi saya menjadi alat konstitusi," kata Mahfud.

Awalnya, Mahfud ditanya oleh seorang warga bernama Bima apakah paslon nomor urut 3 hanya tunduk kepada rakyat, kepentingan rakyat, dan konstitusi, serta tidak menjadi boneka parpol pengusung.

Bima menanyakan hal itu kepada Mahfud untuk memastikan keyakinanya kepada pasangan Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024.

"Apa yang membuat saya yakin pada pasangan nomor urut 3 hanya tunduk kepada rakyat, kepentingan rakyat, dan konstitusi serta tidak menjadi boneka partai pengusungnya?," katanya.

Selain menanyakan perihal komitmen paslon nomor urut 3, kepada kepentingan rakyat, warga lain bernama Karjono yang berusia 80 tahun mengeluhkan soal sertifikat tanah.

Mahfud pun berjanji akan menindaklanjuti persoalan tanah yang belum memiliki sertifikat di RW 3 Kelurahan Kemijen Semarang itu.