Anies Baswedan Siapkan Langkah Antisipasi BPJS yang Potensi Defisit di 2024

Desak Anies Bersama Nakes — Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan (kiri) berdialog dengan tenaga kesehatan (nakes) dalam program "Desak Anies" di Jakarta, Kamis (18/1/2024). Anies berbicara banyak hal seputar kesehatan di Indonesia. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Calon presiden (capres) nomor urut satu Anies Baswedan menanggapi kabar BPJS yang berpotensi mengalami defisit di tahun 2024. Dia pun berjanji menyiapkan langkah agar masyarakat tetap dapat menikmati pelayanan kesehatan dari pemerintah itu tanpa terbebani.

“Begini, kami akan melibatkan multistakholder untuk mencari jalan keluar teknisnya. Tapi prinsipnya adalah pelayanan tidak boleh terganggu, itu prinsip pertamanya. Jadi bagaimana pun kondisi dari BPJS, ini kan sebenarnya jaminan kesehatan nasional, cuma perusahaannya namanya BPJS. JKN itu enggak boleh terganti, itu nomor satu. Jangan sampai kemudian, kalau JKN terganggu itu break down sistem kesehatan kita,” tutur Anies dalam acara Desak Anies di Halt Patiunus, Jakarta Selatan, Kamis (18/1/2024).

Menurut Anies, berbagai pihak termasuk para pelaku di bidang kesehatan, seperti rumah sakit, asosiasi profesi kesehatan yang relevan, hingga pakar jaminan kesehatan mesti duduk bersama membahas terkait potensi kesulitan bayar, isu solvency, likuiditas, dan lain sebagainya.

“Karena ilmu jaminan kesehatan itu beda dengan ilmu kesehatan. Kemudian yang keempat adalah pandangan warga atas kebutuhan jaminan kesehatan itu, lalu unsur pemerintah dan fasilitator. Duduk bersama, diberi waktu untuk kemudian menyusun road map penanganan ini, oh satu lagi pakar keuangan. Pakar keuangan, pakar perekonomian, sehingga kemudian kita bisa menyiapkan,” jelas dia.

Jika nanti dirinya berhasil menjadi Presiden RI, maka perintah nomor satu dari Anies adalah memastikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak terganggu dengan kondisi apapun. Menteri Keuangan harus menyiapkan langkah cadangan atau backup bila nantinya terjadi masalah.

“Yang kedua, diberi waktu untuk menyusun penyelesaian praktisnya, diberikan durasi waktu. Lalu yang ketiga, meminta dukungan dari semua political stakeholder untuk memberikan persetujuan atas kesepakatan yang kita terima dari tim yang menyusun problem itu,” Anies menandaskan.

2 dari 3 halaman

Anies Baswedan: Pemberantasan Korupsi Dimulai dari Presiden

Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menegaskan penegakan masalah korupsi harus dimulai dari pimpinan negara terlebih dahulu. Lantaran, menurutnya sikap seorang pemimpin dapat mempengaruhi kinerja jajaran yang ada di bawahnya.

"Pemberantasan korupsi dimulai dari Presiden, dimulai dari sikap, dimulai dari keteladanan dari pimpinan tertinggi," ujar Anies pasca menghadiri dialog Antikorupsi di KPK, Rabu (17/1/2024).

Anies mengatakan, pengaruh seorang pemimpin memberikan dampak yang sangat besar dalam upaya penumpasan kasus korupsi di tanah air. Dirinya pun mengapresiasi atas dialog yang diselenggarakan lembaga antirasuah itu.

"Ketika pimpinan tertinggi menegakkan prinsip integritas, maka dia akan menular ke bawah," tegas Anies.

"Ketika pemimpin tertinggi memberikan toleransi dan permisif, maka sifat itu akan menular juga ke bawah," sambungnya.

Anies mengakui, pemberantasan korupsi masih menjadi PR sehari-sehari serta janji-janji yang hingga saat ini belum terlunasi.

"Kami menyadari persis salah satu hal yang membuat janji kemerdekaan itu belum bisa dilunasi pada setiap anak bangsa itu adalah karena korupsi yang merajalela karena itu pemberantasan korupsi menjadi penting," pungkas dia.

3 dari 3 halaman

Koruptor Harus Dimiskinkan

Calon Presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Baswedan mendukung pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset demi membuat jera koruptor.

Hal itu disampaikan Anies dalam acara Penguatan Anti Korupsi atau PAKU Integritas yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Rabu (17/1/2024) malam.

"Kami melihat perlunya kita menuntaskan undang-undang atau RUU perampasan aset," kata Anies.

Menurut Anies, membuat miskin koruptor adalah salah satu upaya pemberantasan korupsi bisa berjalan efektif.

"Koruptor harus dimiskinkan. Tidak ada pilihan lain. Ini adalah hukuman yang harus diberikan," ujar dia.

Dalam kesempatan itu, Anies menyoroti tingkat kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi. Berdasarkan survei, lembaga pemerintahan paling rendah kepercayaannya adalah DPR dan di atasnya ada KPK.

"Justru KPK bukan lembaga yang paling dipercaya, tapi termasuk lembaga yang paling rendah kepercayaannya," ujar dia.

Karena itu, ia berkomitmen untuk bisa mengembalikan kepercayaan publik terhadap KPK. Anies ingin KPK menjadi institusi yang memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menindak seluruh pelanggaran korupsi.

Infografis Isu Ganjar-Mahfud Koalisi dengan Anies-Muhaimin. (Liputan6.com/Gotri/Abdillah)

Anies-Muhaimin Hadiri Langsung Sidang Perdana PHPU di Mahkamah Konstitusi

Anies Baswedan
Tokoh
Anies Baswedan pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia ke-29 pernah menjadi rektor termuda se-Indonesia
Lihat Selengkapnya
Anies Baswedan
BPJS
Perusahaan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
Lihat Selengkapnya
BPJS
Pemilu 2024
Peristiwa
Pemilihan umum legislatif yang disingkat sebagai Pemilu tahun 2024 akan mulai dilaksanakan pada 14 Februari 2024.
Lihat Selengkapnya
Pemilu 2024
Pemilu