PDIP Bagi-Bagi Telur untuk Cegah Stunting, Hasto: Lebih Bagus daripada Program Susu

Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto membagikan telur ke warga di kawasan Rumah Susun Tanah Tinggi, Senen, Jakarta Pusat, dalam rangka gerakan serentak di seluruh Indonesia dan menjadi bagian dari perayaan HUT ke-51 PDIP. Program tersebut pun diyakini lebih baik untuk pengentasan stunting dibandingkan pembagian susu.

Hasto mengatakan, total ada 1.500 telur yang dibagikan ke warga Rusun Tanah Tinggi. Ribuan telur itu disajikan dalam kondisi telah dipindang oleh warga setempat.

"Telur ini dimasak oleh Ibu-ibu di RT dan kemudian dibagi untuk menambah asupan gizi bagi anak-anak kita," tutur Hasto Kristiyanto di Rumah Susun Tanah Tinggi, Senen, Jakarta Pusat, Minggu (14/1/2024).

Dia pun membandingkan bagi-bagi telur itu dengan program susu gratis yang dilakukan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden calon nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Kami memberikan telur karena ini secara empiris menurut para ahli gizi telur kaya protein, bagus tidak hanya mencegah stunting, juga dalam pertumbuhan kecerdasan anak-anak kita. Sehingga satu keluarga kami berikan tiga telur, sebagai upaya gotong royong dari PDIP dan seluruh tim Pemenangan Ganjar-Mahfud," jelas dia.

Hasto menekankan, telur lebih baik dibanding susu dari sudut pandang kesehatan, anggaran, maupun kedaulatan pangan.

"Telur ini diproduksi oleh rakyat Indonesia, bukan impor. Kalau Prabowo-Gibran susunya impor, bahkan ada dari Australia, bahkan mengandung glukosa yang tidak baik bagi pertumbuhan anak anak. Makanya kita membangun semangat berdikari di dalam mengatasi stunting. Jadi telur ini sangat efektif itu berdasarkan penilaian dari ahli gizi,” kata Hasto PDIP.

2 dari 4 halaman

Bakal Diintegrasikan dengan KTP Sakti

Pembagian telur itu akan diintegrasikan ke program KTP Satu Kartu Terpadu Indonesia (Sakti) yang diusung oleh capres-cawapres nomor urut tiga Ganjar Pranowo dan Mahfud Md, agar bantuan dari pemerintah tepat sasaran dan mudah diakses.

KTP Sakti sendiri akan mengintegrasikan semua data bantuan sosial (bansos) dan akan selalu diperbaharui. Sehingga, tidak ada lagi kasus penerima bansos salah sasaran.

“Jadi ketika satu data yang terus diupdate, ada ibu-ibu hamil misalnya, maka harus medapatkan pelayanan dan kepenuhan kacang hijau yang kayak Vitamin B, kemudian telurnya, karena beberapa suplemen dari daun kelor yang kaya dengan vitamin C, itu semuanya akan diberikan pelayanan secara terintegrasi maka ada kebijakan satu data tersebut,” Hasto menandaskan.

3 dari 4 halaman

Jamin Jaminan Sosial Tepat Sasaran

Sebelumnya, pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud Md mengeluarkan program KTP Sakti untuk memastikan bansos dilanjutkan dan tepat sasaran.

“Ada black campaign, katanya Ganjar-Mahfud akan stop bansos dan bantuan langsung tunai (BLT). Saya pastikan itu fitnah yang lucu. Seluruh program baik dan bermanfaat untuk rakyat tidak hanya pasti diteruskan, tapi akan ditambah dan disempurnakan,” tulis Ganjar di Instagramnya @ganjar_pranowo.

Beberapa waktu lalu, Ganjar meminta untuk tidak mempolitisasi bansos, apalagi dengan banyaknya klaim yang bermunculan jelang pemilu 2024.

“Jangan dipolitisasi, karena itu haknya rakyat, karena klaimnya kan biasa,” ungkap Ganjar.

Ganjar juga menegaskan bahwa penyaluran bansos harus diperbaiki agar lebih tepat sasaran.

“Masyarakat perlu tahu bahwa bansos itu hak mereka, tinggal penyalurannya saja yang diperbaiki."

4 dari 4 halaman

Bansos Tak Boleh Diklaim Paslon Tertentu

Sepakat dengan Ganjar, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Prof. Kacung Marijan menganggap bansos tidak boleh diklaim oleh paslon tertentu.

“Bansos adalah bagian dari kerja rutin pemerintah, ada atau tidak ada pemilu. Bansos tidak bisa diklaim oleh paslon tertentu,” Ujar Prof. Kacung.

“Kan ini uang pemerintah, bukan uang paslon, jadi ya tidak bisa diklaim paslon tertentu,” tambahnya.

Dia menilai, bansos adalah hak bagi rakyat yang membutuhkan, dan pemerintah berkewajiban untuk memberikan hak itu.

“Bansos sendiri telah menjadi hak yang memang benar-benar punya hak menerima. Itu telah jadi kewajiban bagi pemerintah melakukannya,” tegas Prof. Kacung.

Prof. Kacung menambahkan, seharusnya paslon lebih berfokus pada teknis penyaluran bansos agar tepat sasaran.

“Yang penting adalah bansos itu dilakukan secara transparan, terbuka, dan bisa diawasi.”