Yusril Ihza Mahendra Singgung Dinasti Politik dan Restu 'Pak Lurah'

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyoroti perihal polemik dinasti politik yang belakangan ini berembus di publik.

Narasi dinasti politik saat ini berkaitan adanya wacana putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang berpotensi maju sebagai cawapres pada pilpres 2024.

Pemuda 36 tahun itu maju sebagai cawapres makin kuat usai batas usia capres-cawapres digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Diketahui, batas minimal usia capres dan cawapres saat ini adalah 40 tahun.

Yusril menyinggung soal tradisi politik di Indonesia. Menurutnya, jangan sampai hal-hal yang erat kaitannya dengan dinasti politik diperlihatkan dengan jelas di permukaan.

"Jadi apakah itu baik bagi tradisi politik kita? Menurut saya sebenarnya enggak perlu ada hal-hal seperti itu. Politik itu jangan terkesan lebih harus menimbulkan satu dinasti," kata Yusril Ihza Mahendra kepada wartawan di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (12/10/2023).

Tak hanya soal dinasti politik, Yusril pun menyinggung soal restu dari presiden soal menentukan siapa calon pemimpin selanjutnya.

Pernyataan itu didasari karena bakal capres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo Subianto, yang menyatakan akan mengonsultasikan nama cawapresnya kepada sosok dengan julukan 'Pak Lurah'.

Menurut Yusril yang merupakan ahli hukum tata negara, restu itu bukan hal yang perlu dilakukan seseorang, terlebih akan ada dampak politis untuk pemimpin mendatang.

"Pernah ada satu kali beliau (Prabowo) mengatakan nanti sejumlah nama (kandidat cawapres) akan beliau konsultasikan dengan Pak Lurah. Nanti ada petunjuk Pak Lurah itu akan menjadi dasar bagi beliau untuk memutuskan siapa pasangan calon wakil presiden yang akan dipilih," kata Yusril.

"Dan politik itu juga (jangan) harus ada restu-restuan seperti tadi itu," ucap Yusril.

Dia menilai, yang harus disadari oleh para pemimpin dan calon pemimpin adalah bagaimana meneruskan program yang ada di pemerintahan sebelumnya serta memperbaiki apa yang belum terselesaikan tanpa harus menghapus yang sudah ada.

"Yang paling penting setiap pemimpin itu menyadari bahwa mereka bukan harus merobohkan atau menghapuskan apa-apa yang telah dilakukan oleh pendahulunya, tapi dia meneruskan apa yang baik dan tetap hormati apa yang ada," kata Yusril.

Baca Kaesang Jadi Ketum PSI, Pengamat: Praktik Politik Dinasti Jokowi Ancaman Kualitas Demokrasi