Sukses

PAN: Prabowo Siap Patahkan Klaim Keberhasilan Pembangunan Jokowi di Debat Capres

Faldo menilai pembangunan infrastrukur tidak berdampak terhadap peningkatan produksi hasil pertanian dan tak tercapainya target swasembada pangan.

Liputan6.com, Jakarta - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno, Faldo Maldini menegaskan Prabowo siap mematahkan klaim keberhasilan pemerintahan yang akan disampaikan Jokowi dalam debat capres kedua di Hotel Sultan, Jakarta, malam nanti.

Faldo mememprediksi, dalam debat nanti, Jokowi akan memaparkan klaim keberhasailan opembangunan yang dilakukan pemerintah, salah satunya dalam bidang pertanian.

Dia beranggapan pembangunan infrastruktur tidak berdampak terhadap peningkatan produksi hasil pertanian dan tak tercapainya target swasembada pangan.

"Prabowo akan menguji argumentasi-argumentasi klaim keberhasilan yang disampaikan petahana dan menyampaikan beberapa gagasan. Kita punya catatan janji-janji petahana yang tidak tercapai. Misalnya tidak ingin impor di tahun 2015, tapi ternyata impor," ujar Faldo.

Senada dengan Faldo, Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Dian Islamiaty Fatwa mengatakan, pemerintahan Jokowi menurutnya telah gagal dalam berbagai hal.

Terkait infrastruktur, misalnya, pembangunan yang dilakukan dibebankan pada utang. Besarnya utang pemerintah untuk biaya infrastruktur tidak diikuti dengan pertumbuhan ekonomi.

"Argumen ini kemudian diperkuat dengan performa neraca perdagangan sepanjang 2018 yang mengalami defisit, bahkan terburuk sejak tahun 1975," kata dia.

Sementara itu, Pengamat ekonomi Kusfiardi menyarankan Jokowi  berbicara tentang realisasi janji politiknya di Pilpres 2014 lalu. Sebelum berbicara program yang akan dilakukan jika terpilih di Pilpres tahun ini. 

"Jokowi harus menjelaskan realisasi janji dan kebijakannya terkait materi debat nanti malam. Jangan buat janji-janji baru atau bicara apa yang akan dilakukan nanti," ujar Kusfiardi, Minggu (17/2/2019).

Mantan Koordinator Koalisi Anti Utang (KAU) itu mengatakan petahana perlu mempertanggungjawabkan kinerjanya selama ini untuk mendapatkan kembali dipercaya publik. Menurut dia, terkait materi debat kedua, banyak persoalan yang harus dijelaskan Jokowi. Misalnya mengenai isu utang BUMN.

Dia menilai utang tanpa diikuti meningkatnya kinerja keuangan perusahaan akan menimbulkan risiko. Mulai dari risiko gagal bayar sampai dengan ancaman pailit.

Di antara risiko tersebut, ketika BUMN tidak bisa memenuhi kewajiban utang jatuh tempo, bisa berdampak pada berkurangnya aset. Jikapun tidak terjadi penyitaan aset, maka akan menurunkan nilai perusahaan secara ekonomi.

"Bukan hanya itu. Lebih jauh lagi bisa berpengaruh pada kemampuan kerja perusahaan akibat berkurangnya aset," jelas dia.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Pertanyakan Pembangunan Tol

Secara keseluruhan, kata dia, dari pengelolaan operasional perusahaan milik negara, harus ada peningkatan kinerja keuangan.

"Selain aspek keuangan tentu juga harus bisa memberikan dampak terhadap kemajuan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat," ujar dia.

Jokowi juga disarankan menjelaskan seberapa relevan pilihan membangun infrastruktur, terutama jalan tol. Efektivitas jalan tol kerap dipertanyakan kubu Prabowo-Sandiaga apakah menguntungkan perekonomian nasional.

"Pembangunan infrastruktur Jokowi ini bias kepentingan asing, bias untuk memudahkan mobilitas produk asing ke pasar nasional kita. Meskipun dikelola BUMN, namun logikanya masih seperti pedagang biasa. Buktinya, ketika BUMN bangun jalan tol, lalu jalan tolnya dijual," paparnya. 

Sementara mengenai isu lingkungan hidup, menurut dia pemerintahan Jokowi tidak begitu serius dalam soal penyelamatan lingkungan.

Pembiaran berlangsung terhadap perusahaan yang tidak mengelola limbah dengan lebih baik. Padahal, lanjutnya, jelas menimbulkan kerusakan lingkungan.

"Kebijakan pengambilalihan Freeport oleh pemerintah selain berbiaya mahal kita pun harus menanggung kerusakan lingkungan akibat limbah tambang alias tailing yang tidak dikelola dengan baik," tegas dia.

 

Reporter: Raynaldo Ghiffari Lubabah

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.