Kata Jimly soal Pembatalan Penetapan Calon Kepala Daerah Bermasalah

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI Jimly Asshiddiqie mengatakan, wacana pembatalan penetapan calon kepala daerah yang jadi tersangka dapat diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Dia menjelaskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa menerbitkan PKPU untuk mengisi kekosangan hukum.

"Revisi aturan KPU saja. Tidak perlu lewat UU," kata Jimly di kantor Wapres, Jalan Merdeka Selatan, Kamis (29/3/2018).

Jika ada pihak atau calon kepala daerah yang tidak setuju dengan aturan tersebut, lanjut dia, bisa menggugat ke Mahkamah Agung. Oleh karena itu, menurut mantan Ketua MK menyarankan agar segera menerbitkan PKPU terkait pembatalan penetapan calon kepala daerah.

"Jadi saran saya, segera saja terbitkan PKPU walau nanti kontroversial. Kalau sudah selesai bulan Juni cabut lagi enggak apa-apa, daripada mengharapkan produk yang bikin kontroversi lain, yaitu perppu," kata Jimly.