Tersingkir dari Kabinet, Rizal Ramli Didukung Buruh Tantang Ahok

Liputan6.com, Jakarta - Tak lagi menjadi menteri di Kabinet Kerja Jokowi-JK tak lantas membuat perseteruan antara Rizal Ramli dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berakhir. Alih-alih membuat keduanya tak akan lagi berhadap-hadapan, Pilkada DKI Jakarta 2017 membuat perseteruan itu berlanjut.

Adalah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang membuka jalan untuk Rizal Ramli agar tetap punya kesempatan kembali beradu kata dengan Ahok, seperti saat dia masih menjadi anggota Kabinet Kerja.

Rencananya, hari ini Selasa (2/8/2016) pagi pukul 11.30 WIB, organisasi buruh tersebut akan mendeklarasikan dukungan anggotanya untuk mantan Menko Kemaritiman dan Sumber Daya itu menjadi calon Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI 2017.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan ada beberapa pertimbangan para buruh mendukung Rizal Ramli. Salah satunya, karena dia memperjuangkan penolakan reklamasi Teluk Jakarta.

"Kami mau Rizal Ramli memimpin DKI Jakarta, konsitensinya untuk rakyat kecil, menolak reklamasi, itu memang representasi calon pemimpin," ujar Said kepada Liputan6.com di Jakarta, Selasa (2/8/2016).

Deklarasi yang akan digelar di salah satu hotel di kawasan Jakarta Pusat ini, kata Said juga dimaksudkan KSPI untuk meminta kesediaan Rizal diajukan sebagai cagub DKI.

"Sampai saat ini kami belum mendapat konfirmasi apa pun dari beliau. Ini inisiatif dari buruh ingin mendorong dia. Sampai saat ini belum tahu (apakah bersedia atau tidak), yang jelas kami ingin Beliau jadi cagub DKI," kata Said.

Said mengatakan, ide untuk mengusung Rizal Ramli sebagai cagub DKI Jakarta ini setelah mantan Menko Maritim ini dicopot Presiden Jokowi.

"Ide ini muncul setelah reshuffle (kabinet)," ujar dia.

Setelah KSPI mengumumkan dukungannya kepada Rizal, rencananya mereka akan melakukan komunikasi dengan partai politik.

"Kami akan melobi partai agar jangan menyia-nyiakan orang baik," tutup Said.

Pada acara deklarasi itu, KSPI juga akan memaparkan rencana lanjutan aksi buruh di Balai Kota Jakarta dan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk meminta lembaga antirasuah menetapkan Ahok sebagai tersangka dalam sejumlah kasus.