Pemahaman Jokowi tentang Pilkada Senyap Dinilai Keliru

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo heran lantaran tidak adanya keriuhan jelang pilkada serentak di 269 daerah. Koordonator Jaringan Pendidikan dan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz menilai pemahaman tentang keriuhan pilkada Presiden Jokowi, keliru.

Masykur menganggap pemahaman Presiden Jokowi mengenai pelaksanaan Pilkada 2015 masih terpaku pada peraturan lama. Pilkada, selalu diidentikkan dengan pemasangan spanduk, baliho atau iklan-iklan yang memuat pasangan calon di tiap daerah.

"Itu cara pandang yang sangat media sosial, sangat alat peraga banget dan sangat permukaan. Pak Presiden tidak melihat substasi dan tidak melihat perubahan yang terjadi saat ini. Itu keliru menurut saya," ucap Masykur dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu 22 November 2015. ‎

Menurut dia, pemikiran Presiden tidak jauh berbeda dengan pola pikir masyarakat yang baru merasakan atmosfer Pilkada Serentak 2015. ‎

"Cara pandang beliau menyebut pilkada ramai kalau banyak spanduk. Ketika banyak spanduk sosialisasi, spanduk kampanye, maka di situ pilkada disebut ramai. Sementara peraturan kita, yang namanya spanduk sudah tidak diperkenankan, spanduk itu hanya diperbolehkan untuk sosialisasi saja. Karena itu, dalam hal ‎ini, cara pandang ramai harus diubah," ucap Masykur.

Kendati demikian, dia tidak bisa menyalahkan Presiden Jokowi. Anggapan 'pilkada sepi' muncul karena banyak kegiatan kampanye para calon pasangan kepala daerah yang kurang terpublikasi, sehingga menimbulkan kesan sepi.
‎
"Cara pandang ramai harus diubah. Sebenarnya pilkada kita enggak sepi-sepi amat. Nah, pemantauan kita menujukkan, ketika mereka ketemu calon pemilih, tidak terpublikasi, jadi selain jumlahnya sedikit, publikasi juga kurang, jadi spanduk kan bisa dilihat," kata Masykur.

Mulai Riuh

Dia menilai, keriuhan pilkada akan semakin terasa dalam 2 pekan ke depan. Pada waktu itu, akan ada peningkatan eskalasi dan kegiatan yang dilakukan oleh para calon kepada daerah. Begitu juga dengan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU di daerah.

Namun sekali lagi, lanjut dia, keriuhan pilkada tidak akan dirasakan dalam bentuk pemasangan alat-alat peraga.
‎
"2 pekan ke depan akan ada rapat umum, akan ada iklan-iklan dan intenfikasi pasangan calon mempengaruhi pemilih itu akan kuat. Makanya kehangatan pilkada akan terjadi, tidak  sepi lagi, tetapi kehangatan itu, memang di bawah meja, karena bawah meja. Maka Bawaslu, Kemendagri, bahkan presiden harus kasih kontrol itu secara keamanan kondusititas," pungkas Masykur. ‎
‎
Jokowi menilai, pilkada kali ini sepi karena hampir setiap minggu berkunjung ke daerah, dia tidak melihat keriuhan.

‎"Mungkin ini pertama kali juga, yang saya lihat kok tenang-tenang saja. Kok kelihatannya senyap. Bener tidak? Inginnya pesta demokrasi itu kelihatan pestanya. Tapi saya lihat kok tenang sekali. Apa semua merasakan seperti itu?" ucap Jokowi. (Bob/Mvi)