Pemerintah Paksakan 10 Persen Etanol ke Bensin, Begini Respons Toyota

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah telah berancang-ancang untuk menerapkan mandatori campuran etanol 10 persen (E10) di bahan bakar minyak (BBM). Rencana tersebut, sebagai bagian dari upaya untuk menekan impor bahan bakar fosil dan mengurangi emisi karbon.

Dengan rencana pencampuran etanol untuk BBM ini, salah satu produsen mobil yang beroperasi di Tanah Air, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) ikut memberikan tanggapan.

Wakil Presiden Direktur PT TMMIN Bob Azam menyatakan, etanol justru membuka peluang lain bagi Indonesia, tidak hanya soal energi, tapi juga pertanian dan industri pendukung lainnya.

"Di luar negeri, sekarang hampir semua negara ini sudah menerapkan E10, sampai E20. Bahkan, Thailand itu sudah bergerak dari 10 ke 20. Di Amerika, di beberapa negara bagian E10, E15, bahkan ada yang E85," jelas Bob, saat ditemui di Karawang, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

Lanjut Bob, di Brasil sendiri sudah bisa menghasilkan etanol dengan E100. Selain itu, sejatinya Indonesia sendiri, pada 20 tahun lalu sudah bisa membuat mesin berbahan bakar etanol 100 persen.

"Makanya, saya juga bingung, kok sekarang kita ribut Etanol 3 persen," tambah Bob.

Sementara itu, Bob menjelaskan, memang etanol memiliki energy density lebih rendah dibandingkan bensin.

"Kira-kira dia lebih rendah 30 persen. Jadi, kalau E30 mungkin 1 persen lah energinya akan lebih rendah gitu," tegasnya.

Selain itu, Bob juga menyoroti potensi efek domino dari kebijakan penggunaan etanol. Bila kebutuhan etanol meningkat, petani tebu, singkong, atau sorgum bisa ikut diuntungkan.

"Kalau bahan bakar berasal dari hasil pertanian, yang sejahtera itu petani, bukan pemilik tambang," pungkas Bob.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Jakarta, Selasa (7/10), menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui kebijakan E10 dalam rangka mengurangi emisi karbon dan ketergantungan terhadap impor BBM.

"Kemarin malam kami sudah rapat dengan Presiden. Presiden sudah menyetujui untuk direncanakan mandatori 10 persen etanol," kata Bahlil di Jakarta, Selasa (7/10).