Yamaha Santai di Tengah Ambruknya Pasar Motor Listrik

Menurut laporan dari sejumlah pelaku industri, penjualan motor listrik pada Januari 2025 tercatat anjlok hingga 70 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Diterbitkan 03 September 2025, 19:03 WIB
Share
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, Jakarta - Penjualan motor listrik di Indonesia mengalami penurunan tajam sepanjang awal tahun 2025. Kondisi ini terjadi usai berakhirnya program subsidi pemerintah pada akhir tahun lalu, dan belum adanya kejelasan terkait insentif lanjutan hingga kini.

Menurut laporan dari sejumlah pelaku industri, penjualan motor listrik pada Januari 2025 tercatat anjlok hingga 70 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Bahkan, akumulasi penjualan sepanjang kuartal pertama hanya menyentuh 20–30 persen dari total penjualan selama 2024.

Lesunya penjualan ini salah satunya dipicu oleh berakhirnya program subsidi kendaraan listrik yang dihentikan sejak Oktober 2024. Tanpa adanya bantuan insentif dari pemerintah, konsumen memilih untuk menunda pembelian hingga ada kejelasan kebijakan baru.

Beberapa produsen pun mencoba mengambil inisiatif dengan menawarkan diskon besar-besaran. Potongan harga yang diberikan mencapai Rp 7 juta, setara dengan insentif yang dulu diberikan pemerintah. Namun sayangnya, strategi ini belum mampu menggenjot minat beli secara signifikan.

Tak hanya soal insentif, penurunan juga disebabkan oleh berbagai tantangan lain. Mulai dari harga motor listrik yang masih tergolong tinggi, keterbatasan infrastruktur pengisian daya, hingga minimnya edukasi masyarakat soal kendaraan listrik.

Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) mencatat, komponen baterai masih menyumbang sekitar 40 persen dari harga jual motor listrik. Selain itu, daya jelajah dan durasi pengisian baterai belum bisa menandingi motor berbahan bakar konvensional.

Di tengah lesunya pasar motor listrik, Yamaha Indonesia justru terlihat tenang. Produsen berlambang garpu tala ini hingga kini belum meluncurkan produk motor listrik di Indonesia, dan menganggap langkah tersebut sebagai keputusan yang tepat.

"Saya pikir ini sebuah kejelian dari manajemen. Melihat potensi pasar, motor listrik yang sekarang beredar itu banyak segmennya ke arah yang bukan target Yamaha," jelas Rifki Maulana, PR, YRA & Community Manager PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) saat ditemui di acara Maxi Yamaha Day 2025 di Bandung, Jawa Barat, akhir pekan lalu.

Menurut Rifki, saat ini pasar motor listrik didominasi oleh model-model dengan harga terjangkau. Sementara Yamaha, kata dia, memiliki standar kualitas yang lebih tinggi dan tidak menyasar segmen tersebut.

"Penjualan motor listrik terbanyak itu lebih kepada orang yang mencari produk dengan harga murah, sedangkan kami memiliki quality yang cukup tinggi. Sehingga mungkin produk yang kami sudah punya saat ini tidak sesuai untuk market seperti itu," tambahnya.

 

Tak Ingin Terjebak Perang Harga

Rifki juga menekankan bahwa Yamaha tidak ingin terlibat dalam perang harga yang saat ini tengah terjadi di pasar motor listrik. Menurutnya, diskon besar-besaran justru bisa merusak ekosistem pasar yang sehat.

"Prinsip dari manajemen itu tidak mau price war ya. Diskon seperti itu kan termasuk kategori price war, sehingga itu tidak membuat market yang sehat," tegasnya.

Berbeda dengan Yamaha, Honda justru tancap gas memberikan diskon besar untuk memperluas adopsi motor listrik. Pada gelaran Jakarta Fair 2025 lalu, pabrikan ini memangkas harga dua model andalannya secara signifikan.

Model CUV e: yang sebelumnya dibanderol hingga Rp 40 jutaan kini dijual hanya Rp 20 juta. Sedangkan EM1 e: turun menjadi Rp 17 juta dari harga normal sekitar Rp 40–50 juta.

"Tujuan utama kami sebenarnya memberi riding experience lebih luas ke konsumen. Di awal, populasi perlu diperbanyak, makanya kita dorong dengan program diskon ini,” ujar Ahmad Muhibbuddin, General Manager Corporate Communication AHM.

Dengan strategi tersebut, Honda berharap adopsi kendaraan listrik di Indonesia bisa tumbuh lebih cepat, meski tantangan dari sisi regulasi dan infrastruktur masih membayangi.