Pakar ITB: Pertamina Harus Langsung di Bawah Presiden untuk Basmi Mafia Migas

Liputan6.com, Jakarta - Dosen Institut Teknologi Bandung (ITB) Jehansyah Siregar menegaskan bahwa Pertamina harus berada langsung di bawah kendali Presiden untuk mengakhiri dominasi mafia migas yang dinilai telah merusak tata kelola sektor energi nasional.

Menurut Jehansyah, selama proses penyusunan kebijakan migas berlangsung tertutup dan dipengaruhi kelompok berkepentingan, mafia migas akan tetap eksis dan merugikan negara.

“Semua yang direncanakan, ditargetkan, apa tahap-tahap yang dilaksanakan dan bagaimana strategi yang diambil harus terjadi di ruang kerja Presiden. Pertamina tidak bisa bekerja sendirian,” ujar Jehansyah dalam keterangannya.

Ia menekankan peran Kementerian ESDM dan SKK Migas sebagai regulator yang harus bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam setiap penyusunan kebijakan energi.

Kedua lembaga tersebut, kata dia, tidak boleh hanya menjadi pelengkap dalam proses pengambilan keputusan.

“Mereka wajib menjelaskan setiap program, data, rancangan kebijakan, hingga proyeksi risiko secara transparan,” katanya.

Jehansyah mendorong pembentukan forum “energy dialogue and debate” yang rutin digelar di hadapan Presiden maupun di ruang publik. Forum tersebut diharapkan dapat melahirkan jejaring kebijakan energi (energy policy networks) yang visioner dan berbasis data.

“Jejaring kebijakan itulah yang nantinya akan terus memproduksi arah kebijakan dan strategi migas nasional. Selama ini kebijakan dihasilkan dari proses yang tidak transparan sehingga kelompok mafia bisa bergerak bebas,” tegasnya.

Ia menyinggung munculnya narasi mengenai sosok “James Bond” yang disebut-sebut mengatur posisi jabatan di holding dan anak perusahaan Pertamina.

“Yang seperti itu jelas busuk. Mestinya bisa ditangkap dengan sangat mudah, tinggal butuh keberanian aparat,” ujarnya.

Jehansyah menilai langkah aparat hukum memberantas mafia migas sudah berada di jalur yang tepat. Namun, menurutnya, penegakan hukum saja tidak cukup apabila pemerintah tetap mempertahankan pola business as usual dalam penyusunan kebijakan energi.

“Semua korupsi mafia migas terjadi karena regulator malas membangun sistem yang andal dan akuntabel. Kebijakan energi itu tidak bisa hanya berdasarkan pidato satu-dua menteri, tapi harus melalui desain debat kebijakan yang matang,” ungkapnya.

Ia menegaskan sektor migas tidak rumit secara teknis karena kemampuan anak bangsa sudah mumpuni.

“Ini bukan rocket science seperti persaingan microchip antara Nvidia dan Huawei. Teknis enjinering migas sudah dikuasai anak bangsa. Yang lemah adalah proses policy making-nya,” katanya.

Menutup pernyataannya, Jehansyah meminta negara tidak kalah oleh kelompok kepentingan, termasuk dalam dinamika opini publik yang dipengaruhi buzzer.

“Negara harus kuat membangun sistem, memilih sosok-sosok yang brilian dan berintegritas, serta tegas menindak kasus hukum. Hanya dengan itu mafia migas bisa benar-benar dihentikan,” ujarnya.