Sukses

Politisi PDIP: Pemerintah Belum Siap Laksanakan BPJS

Angota Komisi IX DPR yang membidangi urusan kesehatan dan ketenagakerjaan dari Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka menduga, kebijakan integrasi pelayanan di pusat kesehatan pemerintah yang berubah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) belum siap dilaksanakan pada 1 Januari 2014 mendatang.

Sebab, kata Rieke, komitmen pemerintah untuk menyediakan layanan BPJS Kesehatan untuk seluruh warga masyarakat dinilai masih kurang. Apalagi menurutnya, pemerintah hanya mau menanggung 86 juta warga miskin dengan kriteria rumahnya tak berlantai semen dan tak memiliki sepeda motor.

"Seharusnya ada definisi baru terhadap kategori miskin dan tidak mampu. Apakah kalau rumahnya berlantai semen sudah mampu membiayai cuci darah, misalnya?" kata Rieke di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/12/2013).

Rieke menjelaskan, untuk menanggung 240 juta warga Indonesia, pemerintah akan mengeluarkan dana Rp 56,7 triliun per tahun. "Sekarang target pemerintah hanya 86 juta orang. Dengan itu, banyak masyarakat miskin dan tak mampu yang tak ter-cover layanan kesehatan," tegasnya.

Karena itu, Rieke meminta pemerintah dapat menjalankan tugas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui jaminan kesehatan serta tidak hanya memikirkan kepentingan politik menjelang pemilu 2014 semata.

"Apakah pemerintah hendak mempertaruhkan keselamatan dan nyawa rakyatnya semata demi kepentingan menjelang pemilu 2014?" tandas Rieke. (Adm/Yus)