CCTV MRT hingga Gedung Bertingkat Jakarta Bakal Terintegrasi

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya akan mulai mengintegrasikan ribuan kamera pengawas atau CCTV dari berbagai fasilitas publik dan gedung bertingkat di Jakarta ke dalam satu sistem pengawasan bersama.

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung integrasi tersebut bakal mencakup CCTV milik Pemprov DKI, badan usaha milik daerah (BUMD), Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sarana transportasi publik hingga gedung-gedung bertingkat di Jakarta.

"Itulah yang akan kita integrasikan secara bersama-sama. Saya yakin pasti cakupannya akan semakin luas untuk mendeteksi apa yang terjadi di Jakarta," ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin 18 Mei 2026.

Menurut dia, pada tahap awal sebanyak sekitar 24 ribu CCTV akan diintegrasikan ke dalam sistem bersama antara Pemprov DKI dan Polda Metro Jaya.

"CCTV yang akan dikelola bersama kurang lebih di tahap awal ini sebelum pengembangan, kurang lebih nanti 24.000," ucap Prabowo.

Ia menyebut integrasi tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan pemantauan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di Jakarta, sekaligus memperkuat program “Jaga Jakarta” yang selama ini dijalankan bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Pramono memastikan akses terhadap dashboard CCTV nantinya tidak dibuka untuk umum karena berkaitan dengan kerahasiaan dan keamanan publik. Menurut dia, akses penuh terhadap sistem tersebut hanya dimiliki Pemprov DKI Jakarta, Polda Metro Jaya, dan Kabaintelkam Polri.

"Untuk dashboard-nya nanti tentunya tidak semua orang bisa dengan mudah membuka CCTV ini karena ini menyangkut kerahasiaan publik," kata Pramono.

Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Asep Edi Suheri mengatakan pemanfaatan jaringan CCTV terintegrasi akan membantu aparat kepolisian dalam mengantisipasi tindak kejahatan serta mempercepat respons di lapangan.

Menurut Asep, sistem CCTV terintegrasi itu juga akan digunakan untuk memantau kondisi lalu lintas dan mendukung penanganan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

"Kerja sama ini diarahkan untuk keamanan, ketertiban, dan juga bisa kita gunakan untuk memonitor arus lalu lintas yang ada di wilayah DKI Jakarta ini agar personel di lapangan lebih cepat untuk melakukan reaksi mendatangi lokasi tempat-tempat yang perlu kita datangi dalam hal mengelola situasi kamtibmas, keamanan, maupun lalu lintas," terang Asep.

Asep menekankan, pihak kepolisian tetap akan memperhatikan aspek perlindungan privasi dalam penggunaan sistem pengawasan tersebut.

"Tentunya tetap kita juga akan menjunjung tinggi dalam hal perlindungan privasi ya, sesuai dengan aturan yang berlaku," tandas Asep.