Syarifuddin Hanura: Wamen Denny Layak Dievaluasi SBY

Kementerian Hukum dan HAM dinilai gagal dalam menjalankan tugasnya sebagai institusi yang mengurus Lembaga Pemasyarakatan. Bahkan, inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana hanya dianggap sebagai pencitraan belaka.

"Sidak Denny tidak memberikan dampak. Karena saya kira itu hanya sekadar pencitraan," kata anggota Komisi III DPR, Syarifuddin Suding, ketika dihubungi di Jakarta, Selasa (30/7/2013).

Karena itu, dia mengimbau kepada pemerintah, terutama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh kepada pembantu-pembantunya. Bila perlu dilakukan tindakan tegas, berupa pencopotan.

"Saya kira (Denny) layak untuk dievaluasi Presiden, bila perlu harus dicopot," kata Sudding.

Politisi Partai Hanura ini membeberkan bahwa manajemen di lapas memang karut-marut sehingga akan sangat sulit untuk dibenahi. "Saya kira sudah menjadi rahasia umum, belum ada perbaikan tata kelola dari Kemenkumham," kata Sudding.

Sebelumnya, sejumlah masalah di lingkungan mengemuka ke publik. Dimulai dari kaburnya ratusan napi dari Lapas Tanjung Gusta, Medan. Hingga tak lama kemudian kaburnya sejumlah napi dari Rutan di Kota Batam.

Kemudian, yang baru-baru ini terjadi, terkuaknya kebobrokan Lapas Narkoba Cipinang, yang ternyata dapat digunakan untuk pesta seks dan narkoba. Selain itu, ada lagi penuturan seorang Napi asing yang menjalani hukuman di Lapas Kerobokan, Denpasar, yang mendapatkan perlakuan tak manusiawi.

Desakan mundur ini sudah pernah ditanggapi Denny Indrayana. Mantan Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum itu menilai, untuk perjuangan melawan korupsi, narkoba, teroris, dan para mafia lainnnya, pilihannya hanya satu.

"Terus maju, pantang menyerah. Karena menyerah berarti kalah. Apapun resikonya, akan saya hadapi. Insya Allah saya ikhlas," kata Denny dalam keterangan tertulis, Minggu (14/7/2013). (Ado/Ism)