Kemenhut dan Badan Karantina Perketat Pengawasan, Satwa Liar Jadi Prioritas

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni berkolaborasi dengan Badan Karantina Indonesia (Barantin) dalam upaya penguatan perlindungan keanekaragaman hayati dan peningkatan pengawasan organisme pengganggu. Hal tersebut ditandai lewat penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang berlangsung di Jakarta.

Menurut Raja, kolaborasi sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus sekat dan ego sektoral antar lembaga.

“Insyaallah dengan pertemuan ini, tembok-tembok ego sektoral yang selama ini berdiri kukuh di antara kementerian dan lembaga, sesuai dengan perintah Presiden Prabowo Subianto, harus dirubuhkan. Karena satu kementerian dengan yang lain itu saling tersambung, kalau ada yang mampet di satu sektor, banyak sektor lain yang tidak bisa bergerak,” ujar Raja, Selasa (5/5/2026).

“Kita mulai kerja koordinatif dan kolaboratif untuk sama-sama mengamankan Indonesia kita, mengamankan biodiversitas kita, dan mengamankan kekayaan negara kita,” imbuhnya tegas.

Raja pun menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap organisme pengganggu tumbuhan dan penyakit hewan. Sebab, mengingatkan masuknya spesies invasif dapat mengancam ekosistem, termasuk habitat satwa liar.

“Kami punya kepentingan agar tidak ada organisme pengganggu tumbuhan yang tidak terscreening dengan baik. Seperti misal ada Sengganan di Way Kambas kabarnya itu asli dari Australia itu, ntah bagaimana masuk akhirnya daerah-daerah yang mestinya menjadi tempat pakan gajah, habitat gajah yang baik kalah oleh tanaman-tanaman invasif ini,” catat Raja.

Senada, Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Kadir Karding menyebut Kemenhut sebagai mitra strategis dalam menjaga kekayaan hayati nasional. Ia meyakini, kolaborasi menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem karantina nasional.

“Kehutanan ini adalah mitra strategis dan penting bagi karantina. Kami bersyukur hari ini bisa diterima dengan hangat, mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk membangun kerja sama yang lebih intens dalam menjaga tumbuhan dan satwa liar serta keanekaragaman hayati kita,” kata Karding.

Sebagai informadi, ruang lingkup kolaborasi mencakup pengawasan lalu lintas media pembawa, penguatan penegakan hukum, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga pertukaran data dan informasi.

Diharapkan, melalui kolaborasi, penegakan hukum menjadi lebih jelas dan tidak terpisah-pisah antara karantina dan kehutanan.