Zulhas Sebut Program Makan Bergizi Gratis Butuh Partisipasi Aktif Seluruh Komponen Masyarakat

Liputan6.com, Jakarta - Menko Pangan Zulkifli Hasan bersama Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan, Nani Hendiarti menyambut kehadiran delegasi Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (DPP APPMBGI). Dia mengapresiasi kontribusi yang telah diberikan asosiasi selama ini.

"Program Makan Bergizi Gratis adalah program untuk rakyat, dan keberhasilannya membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat, termasuk para pelaku usaha dan pengelola dapur yang bekerja langsung di lapangan,” kata pria karib disapa Zulhas, Selasa (28/6/2026).

“APPMBGI adalah mitra strategis yang peran dan masukan profesionalnya sangat kami hargai dalam memastikan program ini berjalan sebagaimana yang diharapkan," imbuh dia.

Zulhas menambahkan, kesiapaan untuk menindaklanjuti rekomendasi yang relevan dalam kerangka koordinasi kebijakan lintas kementerian dan lembaga. Atas koordinasi ini, APPMBGI dipandang sebagai simpul koordinasi non-pemerintah yang dapat membantu menjembatani antara kebijakan pusat dan realitas implementasi di daerah.

Sementara itu, Ketua Umum DPP APPMBGI, Abdul Rivai memaparkan hasil dan capaian APPMBGI Summit 2026 yang diselenggarakan pada 25–26 April 2026 kepada Zulhas dan jajarannya. Dia menyebut, forum nasional tersebut menghasilkan serangkaian rekomendasi strategis yang secara langsung berkaitan dengan penguatan ekosistem Program Makan Bergizi Gratis dari hulu ke hilir.

“Kami membawa hasil kerja kolektif dari Summit yang melibatkan ratusan pelaku usaha dapur MBG dari berbagai daerah,” tutur Abdul.

Abdul mencatat, ada lima pilar utama dalam rekomendasi, yaitu penguatan tata kelola dan sistem akuntabilitas penyelenggaraan MBG; pengamanan rantai pasok pangan agar lebih andal, transparan, dan berbasis produksi lokal; peningkatan standar keamanan pangan di seluruh lini dapur pengelola; sertifikasi profesional bagi tenaga pengawas gizi sebagai upaya menjamin kualitas dan integritas program; serta penguatan ekosistem pendukung secara berkelanjutan, mulai dari aspek kelembagaan, pembiayaan, hingga teknologi informasi pengelolaan program.

“Rekomendasi ini lahir dari lapangan, dari pengalaman langsung para pengelola, dan kami percaya dapat menjadi masukan konstruktif bagi penyempurnaan kebijakan nasional,” imbuhnya menutup.