Seskab Ungkap Perintah Prabowo Terkait Gempa-Tsunami Sulut: Segera Evakuasi Warga Terdampak

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya mengatakan Presiden Prabowo Subianto sudah menerima laporan dari Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto terkait gempa dan tsumami di Bitung, Sulawesi Utara (Sulut) dan Maluku Utara. Prabowo memerintahkan agar seluruh aparat dan tim BNPB segera mengevakuasi warga terdampak.

"Bapak Presiden tadi pagi-pagi sekali sudah menerima laporan dari Kepala BNPB terkait kejadian di provinsi Sulawesi Utara dan Maluku Utara, terutama di Kota Bitung dan Kota Ternate serta pulau Batang Dua," kata Teddy kepada wartawan, Kamis (2/4/2026).

"Tadi pagi melalui Kepala BNPB, Pak Presiden sudah langsung perintahkan seluruh aparat dan tim BNBP secepat mungkin mengevakuasi warga terdampak," sambungnya.

Menurut dia, Kepala BNPB tiba di Sulawesi Utara dan tim lainnya tiba di Maluku Utara. Teddy memastikan tim BNPB daerah serta aparat TNI-Polri telah mengecek dan mengevakuasi lokasi terdampak.

"Tim reaksi cepat BNPB daerah, Aparat TNI Polri dan Pemda sudah langsung mengecek dan mengevakuasi lokasi terdampak," jelasnya.

Menurut dia, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda dan Gubernur Sulawesi Utara Yulius juga sudah dihubungi terkait penanganan bencana. Teddy mengingatkan masyarakat mengikuti imbauan dari Kepala BNPB.

"Kepala BNPB sudah mengimbau agar warga tidak beraktivitas kembali di gedung yang terdampak," pungkas Teddy.

BMKG mengirim tim ahli ke wilayah Malut dan Sulut untuk melakukan survei dampak gempa bumi berkekuatan 7,6 magnitudo yang terjadi di kawasan tersebut pada Kamis pagi.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Bidang Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Rahmat Triyono mengatakan, tim tersebut dalam beberapa waktu ke depan bertugas melakukan pemetaan dampak gempa serta pemantauan aktivitas susulan hingga potensi kerawanan dari daerah-daerah terdampak gempa skala tinggi itu.

“Kami di sana melakukan survei gempa merusak, termasuk pemetaan makroseismik dan mikroseismik,” kata dia.

Dia menjelaskan pemetaan makroseismik dilakukan untuk mengetahui sebaran kerusakan akibat gempa, sedangkan mikroseismik digunakan untuk memonitor gempa susulan.

BMKG juga akan memasang peralatan portable seismograph pada sejumlah titik di Maluku Utara dan sekitarnya untuk memperkuat pemantauan aktivitas seismik. Data gempa mikro tersebut dinilai penting untuk menganalisis durasi dan potensi berakhirnya gempa susulan.

“Meski tidak selalu berdampak besar, gempa-gempa kecil ini menjadi indikator penting dalam analisis aktivitas seismik,” kata dia.

Sementara itu Pelaksana Harian (Plh) Direktur Seismologi Teknik - Geopotensial BMKG, Fakhri mengingatkan masyarakat di wilayah terdampak untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi bangunan.

Adapun secara khusus, kata dia, masyarakat diharapkan tidak memasuki bangunan yang mengalami retakan atau kerusakan sebelum dipastikan aman, bahkan oleh tim petugas gabungan yang dikerahkan ke lokasi.

Kondisi tersebut dinilai penting sebagaimana yang terjadi di Maluku Utara-Sulawesi Utara yang sampai dengan pukul 09.50 WIB menunjukkan terjadi 48 kali gempa susulan yang berkekuatan terbesar 5,5 magnitudo.

“Jadi sangat perlu dicek kondisi struktur bangunan, terutama jika terdapat retakan atau tanda-tanda tidak stabil,” kata Fakhri, dilansir Antara.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno mengatakan, Prabowo meminta semua pihak merespons cepat bencana gempa bumi magnitudo 7,6 yang mengguncang Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Dia ingin agar pelayanan cepat dan penyelamatan warga jadi prioritas utama.

“Sebagaimana arahan Bapak Presiden, kita harus memberikan layanan yang sangat cepat. Penyelamatan masyarakat itu prioritas yang paling utama,” kata Pratikno.

Dalam kesempatan itu, Pratikno juga menekankan pentingnya pendataan korban serta infrastruktur terdampak bencana.

“Di awal-awal ini harus terus dilakukan pencarian, penyelamatan, evakuasi korban secepat-cepatnya. Memperoleh pelayanan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Selanjutnya, proses rehabilitasi dan rekonstruksi disebutnya harus dilakukan secara cermat sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Dia juga mengingatkan, peristiwa bencana bisa jadi momentum untuk mengedukasi masyarakat soal risiko bencana di masa mendatang.

“Mereka (masyarakat) paham tentang gempa, paham tentang cara menyelamatkan diri,” sebutnya.

Pratikno meminta pemerintah daerah memastikan pembangunan yang dilakukan tidak menimbulkan risiko baru bagi masyarakat. Menurutnya, jangan sampai bangunan yang dibangun tidak memenuhi standar dan menjadi penyebab bencana.

“Jangan sampai justru pembangunan mengakibatkan banjir, jangan sampai pembangunan mengakibatkan risiko bagi masyarakat, misalnya karena struktur bangunannya tidak memenuhi standar dan seterusnya,” pungkasnya.