Pramono Anung Resmi Luncurkan TransJabodetabek Rute Cawang–Cikarang, Ini Besaran Tarifnya

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meresmikan pengoperasian layanan TransJabodetabek rute Cawang–Cikarang (B51), Rabu (11/2/2025), yang diharapkan dapat memperkuat konektivitas transportasi publik dan mengurangi kemacetan.

"Secara resmi kita sudah membuka dari Trans Jabodetabek B51 dari Cawang ke Cikarang sudah resmi dibuka dan ini merupakan aktivitas yang menghubungkan, yang memberikan kontribusi kemacetan yang signifikan antara Cikarang sampai dengan Jakarta Timur," kata dia di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Pramono menjelaskan, tarif TransJabodetabek rute Cawang–Cikarang ditetapkan sebesar Rp 3.500 untuk perjalanan pukul 05.00 hingga 22.00 WIB. Sementara pada jam sibuk pagi, yakni pukul 05.00–07.00 WIB, tarif diberlakukan lebih murah..

"Seperti yang saudara-saudara ketahui, untuk tiket dari jam 5 pagi sampai dengan jam 22.00 Rp3.500. Namun untuk perjalanan di pukul 5 sampai 7 pagi akan dikenakan Rp 2.000 seperti trayek yang ada di Bogor," ungkap dia.

Pramono menuturkan, pada tahap awal operasional, rute Cawang-Cikarang mengerahkan belasan armada bus.

"Pada tahap awal ini dipersiapkan 14 armada menempuh lintasan kurang lebih 89 kilometer dan pemberhentian di 11 titik," ungkap dia.

11 titik pemberhentian TransJabodetabek rute B51 Cikarang-Cawang sebagai berikut:

Arah Cikarang-Cawang

1. Hollywood Junction
2. Kasuari
3. Kedasih
4. Boulevard Arcade
5. Jalan Industri Raya 2
6. Cafe Walk
7. Pool Taksi Cawang
8. Cawang Sentral 1 (Penurunan)

Arah Cawang-Cikarang

1. Cawang Sentral 2 (Penaikan)
2. Jalan Industri Raya 1
3. Living Plaza Cikarang

Sebelumnya, Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan, penguatan integrasi dan kesetaraan moda transportasi publik di Jakarta perlu dilakukan, mengingat masih ada ketimpangan akses antara warga.

Hal ini disampaikannya dalam Focus Group Discussion (FGD) Transportasi Umum di Jakarta, Selasa (10/2/2026).

"Transportasi berkelanjutan dipandang sebagai instrumen penting untuk mewujudkan keadilan sosial dan keberpihakan kepada rakyat kecil," kata dia.

Pantas menegaskan, hal ini juga sejalan dengan dengan sikap politik PDIP dalam Rakernas I Januari 2026, yang menempatkan isu krisis ekologis, mitigasi bencana, dan keberlanjutan lingkungan sebagai agenda strategis. 

Pasalnya, sampai saat ini, Jakarta masih dihadapi permasalahan serius dalam sistem transportasi umum. Pertumbuhan urbanisasi yang cepat, perluasan kawasan permukiman yang tidak selalu diiringi oleh penyediaan angkutan umum massal.

"Konsentrasi kegiatan ekonomi di pusat kota telah membentuk pola mobilitas yang tidak efisien, dan bergantung pada kendaraan pribadi. Ditambah keterbatasan cakupan, kapasitas, serta integrasi layanan angkutan umum, terutama di kawasan penyangga," ungkap Pantas.

Akibatnya, masih kata dia, terjadi ketimpangan akses mobilitas antara warga pusat kota dan masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah pinggiran yang bergantung pada moda informal dan perjalanan jarak jauh.

Pantas menegaskan, pengelolaan moda transportasi publik yang berkelanjutan, transparan, berkeadilan dan bebas korupsi menjadi harapan seluruh masyarakat DKI Jakarta.

Tidak hanya itu, kata dia, transportasi berkelanjutan harus menjamin hak mobilitas seluruh warga kota. Yakni memastikan akses yang aman dan terjangkau bagi perempuan, penyandang disabilitas, lansia dan kelompok rentan.