DPRD Jawa Barat Turut Soroti Permasalahan Situ Tujuh Muara dengan Pengembang Perumahan

Liputan6.com, Jakarta - DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) turut mengawasi sejumlah situ di Kota Depok, salah satunya Situ Tujuh Muara. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Pradi Supriatna melihat daerah resapan air dan lahan hijau Kota Depok, mengalami penyusutan lahan dan berubah menjadi perumahan komersil.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Pradi Supriatna mengatakan, perumahan komersil di Kota Depok mengalami peningkatan, namun lahan hijau maupun daerah resapan air mengalami pengurangan. Terlebih, belum lama ini terjadi polemik pada Situ Tujuh Muara terhadap pengembang perumahan.

"Saya mengikuti terkait polemik Situ Tujuh Muara dengan pengembang perumahan," ujar Pradi, Selasa (10/2/2026).

Pradi menjelaskan, untuk mengurangi penyusutan lahan hijau dan daerah resapan air, diperlukan perencanaan yang matang terkait RTRW dan perencanaan tata ruang. Pemerintah daerah dapat memberikan teguran keras terhadap pengembang perumahan yang membangun bukan pada tempat atau kawasan yang diperuntukan.

"Termasuk hal-hal yang memang sudah semestinya tidak boleh dilakukan, ya dalam hal pembangunan misalkan di pinggir-pinggir sekitar sungai, nah ini baiknya ya tidak dilakukan," ucap Pradi.

Pradi yang bertugas di Komisi I di bidang pemerintahan, khususnya perizinan, menaruh perhatian terhadap iklim pembangunan di wilayah Jawa Barat. DPRD Provinsi Jawa Barat kerap berkoordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk dengan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane atau BBWSCC.

"Coba lah kita evaluasi dari sekarang dampak-dampak yang terjadi, paling tidak bisa kita kurangi dari hulu sampai ke hilir," terang Pradi.

Pradi menilai, regulasi atau aturan terkait tata ruang pada kawasan resapan air sudah mengatur dengan cukup jelas. Termasuk di dalamnya mengatur tentang garis sempadan sungai.

"Daerah-daerah sungai itu kan ada batas tertentu yang tidak boleh dibangun. Terus kemudian juga wilayah yang memang sudah diploting untuk tidak boleh, misalkan warna hijau atau warna kuning itu kan sudah jelas boleh dan tidaknya," kata dia.

Pradi meminta kepada pemerintah daerah maupun provinsi untuk mempertahankan wilayah yang sudah ditetapkan sebagai kawasan hijau dan resapan air. Hal itu sejalan dengan arahan Presiden dan Pemerintah Pusat terkait kawasan pembangunan.

"Seperti instruksi Pak Presiden sendiri, untuk wilayah-wilayah pertanian melalui Kementerian ATR, tidak boleh lagi misalnya persawahan dipaksakan jadikan darat itu, hendaknya dipertahankan," terang Pradi.

Pradi menegaskan, DPRD Provinsi Jawa Barat akan semakin tegas dalam melakukan pengawasan, khususnya di kawasan yang kerap terjadi banjir akibat ulah pengembang perumahan nakal. Para pengembang perumahan yang tidak mengikuti aturan, harus diberikan efek jera.

"Ini kan bukan hanya sanksi ya. Kalau sanksi itu kan sudah jelas, apakah memang dihentikan pembangunannya ataukah mungkin bangunan yang memang sudah ada dirapikan atau mungkin diperbaikilah di sana," tutur Pradi.

Pradi menambahkan, Pemerintah Daerah salah satunya Kota Depok, dapat memberikan perencanaan yang matang terkait tata ruang, sehingga tidak menimbulkan permasalah.

"Jangan sampai yang memang hak-hak alam akhirnya harus habis, ya akibatnya kepada kita juga resiko negatifnya ya banjir, kemudian juga resapan-resapan lain berkurang, nanti bisa cadangan air tanah juga berkurang," pungkas Pradi.