Anggota DPRD Pekanbaru Aniaya Kolega Usai Konsultasi di Kemendagri

Liputan6.com, Tangerang - Polres Kota (Polresta) Bandara Soekarno-Hatta menyatakan terus mengumpulkan bukti dan keterangan dalam penyelidikan dugaan penganiayaan terhadap anggota DPRD Kota Pekanbaru, berinisial F, yang diduga dilakukan oleh sesama anggota DPRD Kota Pekanbaru, berinisial Z, di Terminal 3 Domestik Bandara Soekarno-Hatta.

Kasat Reskrim Polres Bandara Soekarno-Hatta Kompol Muhammad Esha mengatakan, proses hukum berjalan berdasarkan laporan yang diterima polisi, bukan kepentingan politik pihak mana pun.

"Dalam menyelidiki kasus ini, penyidik mengedepankan profesionalisme," ujar Esha, Jumat (23/10/2026).

Dia juga mengatakan, penyelidikan masih berjalan. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi, mengecek rekaman kamera pengawas (CCTV), serta mengirimkan surat permohonan izin atau persetujuan tertulis kepada Gubernur Riau untuk meminta klarifikasi terhadap anggota DPRD yang terlibat.

"Pelapor (F) datang untuk membuat laporan, ya kami tindak lanjuti. Kami menjalankan tugas sebagai penegak hukum dan tidak ada urusan dengan kepentingan politik," kata Esha.

Proses penyelidikan saat ini menghadapi kendala terkait permohonan izin atau persetujuan tertulis yang telah disampaikan kepada Gubernur Riau. Polisi masih berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Riau untuk memastikan langkah selanjutnya.

Esha menjelaskan, pihaknya telah mengirimkan surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kedua kepada pelapor. Surat tersebut memuat informasi bahwa penyelidik telah mengajukan permohonan izin untuk mengundang anggota DPRD Kota Pekanbaru dalam rangka klarifikasi.

"Sekarang kami masih menunggu jawaban. Kami juga sudah berkoordinasi dengan pengawasan penyidikan dan Biro Hukum Gubernur Riau," ujarnya.

Dugaan penganiayaan itu tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/81/VIII/2026/SPKT/Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta/Polda Metro Jaya, tertanggal 10 Agustus 2026. Perkara tersebut diselidiki berdasarkan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466 ayat (1) dan/atau Pasal 471 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Dugaan penganiayaan itu terjadi pada Sabtu, 8 Agustus 2026, sekitar pukul 10.00 WIB. Saat itu F dan Z bertemu di Terminal 3 Domestik Bandara Soekarno-Hatta untuk kembali ke Pekanbaru setelah rombongan anggota DPRD itu berkonsultasi di Kemendagri.

Berdasarkan laporan yang diterima polisi, Z memanggil F dan meminta agar ia menghampiri. F kemudian menyampaikan keberatan atas pernyataan yang disampaikan setelah konsultasi di Kemendagri .

Dalam situasi tersebut, Z diduga mendorong F hingga hampir terjatuh dan mencekiknya. Peristiwa itu disebut sempat dilerai oleh anggota DPRD lainnya yaitu Rois dan Victor Parulian.

Atas kejadian tersebut, F melaporkannya ke Polres Bandara Soekarno-Hatta untuk diproses lebih lanjut.

Polisi Periksa Saksi dan Cek CCTV

Esha mengatakan, dalam penanganan laporan tersebut, penyidik telah melakukan sejumlah langkah penyelidikan. Selain mengecek rekaman CCTV dan mengantar pelapor ke RS Kabupaten Tangerang untuk menjalani visum, penyelidik juga telah meminta klarifikasi dari F.

Polisi turut meminta keterangan dari Giri Pramono selaku petugas CCTV, Arif Darmawan selaku petugas maskapai, serta Junaidi Satrya Putra dan Wita Sumarni yang merupakan rekan pelapor.

Selanjutnya, polisi berencana meminta klarifikasi kepada Victor Parulian dan Rois yang disebut sebagai pihak yang melerai kejadian, serta Z sebagai terlapor.

Esha mengatakan, pihaknya tetap berupaya menuntaskan penanganan laporan tersebut di tengah adanya dinamika di lingkungan politik daerah.

"Kami merencanakan gelar perkara untuk menentukan apakah status penanganan kasus dapat ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan setelah tahapan klarifikasi dilakukan," katanya.