Program Optimasi Lahan Jambi 2025, Konstruksi Capai 81 Persen

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian (Ditjen LIP) Kementerian Pertanian menegaskan pelaksanaan Survei Investigasi dan Desain (SID) pada Program Optimasi Lahan (Oplah) Provinsi Jambi Tahun 2025 telah berjalan sesuai mekanisme yang ditetapkan di masing-masing daerah.

Penegasan tersebut disampaikan untuk merespons beredarnya konten yang mempertanyakan sinkronisasi pelaksanaan SID di Provinsi Jambi.

Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, Hermanto, mengatakan pelaksanaan SID di Jambi telah disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan serta melibatkan berbagai lembaga pendidikan tinggi.

"Pelaksanaan SID di Jambi sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku di setiap daerah, meskipun karakteristik tiap wilayah berbeda. Di Jambi, SID dilaksanakan sesuai kebutuhan lapangan dengan mengikutsertakan universitas sebagai pelaksana penyusunan SID,” ujar Hermanto, Minggu (8/2/2026).

Dia menjelaskan, secara nasional pelaksanaan SID di Provinsi Jambi telah sejalan dengan kebijakan, program, dan kegiatan Ditjen LIP, khususnya terkait fasilitasi SID yang diatur melalui petunjuk teknis (juknis) kegiatan Optimasi Lahan (Oplah), baik lahan rawa maupun nonrawa.

"Ketentuan tersebut berlaku secara nasional dan menjadi acuan di seluruh daerah yang difasilitasi APBN,” jelasnya.

Hermanto memaparkan, secara nasional Program Optimasi Lahan menargetkan luasan hingga 500 ribu hektare. Sementara di Provinsi Jambi, progres pengerjaan konstruksi telah mencapai 81 persen dan kegiatan olah tanah mencapai 72 persen.

Menurut dia, progres di lapangan masih terus berjalan meski menghadapi tantangan perbedaan kondisi wilayah, cuaca, dan curah hujan. Namun pemerintah memastikan Program Oplah mampu meningkatkan indeks pertanaman padi dari IP 100 menjadi IP 200, bahkan di sejumlah wilayah mencapai IP 300, sehingga berdampak pada peningkatan produktivitas dan penguatan produksi padi nasional.

“Capaian ini menunjukkan progres yang signifikan dalam mendorong peningkatan produktivitas padi melalui optimalisasi luas tanam,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Hermanto menekankan pentingnya penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Koordinasi dan konsolidasi teknis secara rutin antara Ditjen LIP, dinas pertanian daerah, pelaksana SID, pelaksana konstruksi, pengawas lapangan, penyuluh, hingga petani menjadi kunci kelancaran dan keselarasan pelaksanaan program.

“Kita mendorong sinergitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar rutin melakukan koordinasi dan konsolidasi teknis yang melibatkan tim teknis yang sudah dibentuk melalui rakor dan forum lainnya,” pungkasnya.

Secara terpisah, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Jambi, Rumusdar, menegaskan seluruh tahapan pelaksanaan SID di wilayahnya telah berjalan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian, Kementerian Pertanian.

“Di Jambi, kami secara rutin melakukan koordinasi dan konsolidasi untuk menyinkronkan kebijakan pusat dengan pelaksanaan di daerah. Jadi tidak benar jika dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan SID optimasi lahan tidak sinkron,” katanya.

Rumusdar menambahkan, pelaksanaan SID Oplah di Provinsi Jambi yang dikerjasamakan dengan sejumlah perguruan tinggi juga telah sesuai dengan ketentuan teknis SID Optimasi Lahan yang berlaku secara nasional.

“Ketentuan tersebut berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi seluruh daerah, termasuk Jambi. Kami hanya menjalankan apa yang sudah ditetapkan pusat,” jelasnya.