Bocah SD di NTT Bunuh Diri, Menteri HAM Pigai Soroti Kelalaian Pemda dan Sikap Saling Bantu Warga

Liputan6.com, Jakarta - Menteri HAM, Natalius Pigai, memastikan negara sudah hadir untuk melindungi seluruh masyarakatnya termasuk golongan fakir miskin. Termasuk kasus bocah SD di NTT yang bunuh diri setelah kecewa karena tidak dibelikan pulpen dan buku tulis untuk sekolah.

Pigai menegaskan dalam Pasal 34 UUD 1945 yang menjadi landasan konstitusional HAM di Indonesia jelas menekankan tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan sosial. Ayat (1) menegaskan bahwa 'fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara' yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sebagai hak asasi manusia (HAM).

Dalam kasus bocah SD di Ngada, dia pastikan Presiden sangat concern dengan pendidikan di Tanah Air. Setengah anggaran negara bahkan telah digelontorkan ke daerah.

"Oleh karena itulah kesalahannya adalah implementasi di tingkat kepala daerah dan pelaksanaan di lapangan. Jadi apa yang terjadi di Ngada, itu merupakan sesuatu yang tidak boleh terjadi," kata Natalius kepada awak media di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Jika harus berkata jujur, katanya, peristiwa memilukan bocah YBR adalah murni kesalahan pemerintah daerah. Sebab, pemerintah sudah menggelontokan uang negara untuk membangun daerah termasuk di bindang pendidikan.

"Yang salah itu pelaksana di lapangan, jujur saya harus sampaikan, kesalahan itu ada di masyarakat itu sendiri tidak mau saling bantu, yang kedua adalah kepala desa, lurah tidak mau membantu, RT tidak mau membantu, RW tidak mau membantu, camat tidak mau membantu dan bupati wali kota tidak mau membantu, mereka masa bodoh!" ucap Natalius menyesalkan.

Lain cerita jika pemerintah pusat menggelontorkan apapun ke daerah hingga kasus tersebut terjadi. Dipastikan, apa menjadi kewajiban pemerintah pusat sudah ditunaikan, semenatara implementasi di bawahnya yang harus menjadi catatan.

"Kelalaian pemerintah daerah, pemerintah yang paling dekat dengan rakyat itu sudah pasti, wong orang sampai mati. Kalau pak Presiden tak kasih anggaran dan tak kasih program, tak menggelontorkan dana triliunan, itu bisa pemerintah pusat disalahkan," ujarnya.

"Tapi pemerintah pusat sudah kasih semua, kenapa tak manfaatkan secara tepat sasaran kepada orang yang benar menerima manfaat, maka menurut saya itu adalah kelalaian."

Terkait urusan hukum, Pigai menyerahkan semuanya ke pihak berwajib. Sebagai menteri HAM, dia berharap tragedi di NTT tidak lagi terjadi.

"Persoalan secara hukum merupakan kewenangan polisi, dan kita minta polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga hal yang sama tidak boleh terjadi di NKRI," ujar Pigai menandasi.