Anggota DPR Abdul Azis Dorong Pemerintah Tingkatkan Status BNPB dari Badan jadi Kementerian

Liputan6.com, Jakarta - Anggota DPR Komisi VIII Fraksi PDI Perjuangan Muhamad Abdul Azis Sefudin mendorong pemerintah meningkatkan status kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dari Badan menjadi Kementerian.

Azis mengatakan, penguatan BNPB menjadi Kementerian diperlukan guna menjawab tingginya risiko bencana serta keterbatasan sumber daya yang selama ini dihadapi dalam penanganan bencana di Indonesia.

"Indonesia ini negara rawan bencana, bahkan disebut nomor dua di dunia. Tapi kesiapan kita belum sebanding dengan risiko yang dihadapi," ujar Azis, melalui keterangan tertulis, Kamis (5/2/2026).

Dia menilai, luas wilayah Indonesia dan tingginya frekuensi bencana tidak diimbangi dengan kapasitas sumber daya manusia, anggaran, serta infrastruktur penanggulangan bencana yang memadai.

Kondisi tersebut, menurut Azis, membuat BNPB kerap kewalahan, terutama ketika bencana terjadi secara bersamaan di sejumlah wilayah.

"Disampaikan oleh Pak Kepala BNPB, ketika bencana terjadi di Sumatera, SDM itu habis semuanya. Ini menunjukkan ada masalah serius dalam kapasitas kelembagaan," ucap politisi muda PDI Perjuangan ini.

Selain keterbatasan SDM dan anggaran, Azis juga menyoroti persoalan koordinasi pusat dan daerah yang dinilai masih panjang dan tidak efisien.

Azis menyebut struktur, BNPB yang berbeda-beda eselon di tiap daerah serta seringnya perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) turut mengganggu konsistensi penanganan bencana.

"BNPB ini hanya kuat di level nasional, sementara di daerah SDM-nya berbeda-beda. Koordinasinya panjang, dari RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai pusat. Ini yang membuat penanganan sering terlambat," terang legislator PDI Perjuangan asal Dapil Jawa Barat III (Cianjur-Kota Bogor) ini.

Menurut Azis, kondisi tersebut menjadi alasan kuat perlunya penguatan peran, kewenangan, dan regulasi BNPB. Ia menyinggung praktik di sejumlah negara lain yang telah menjadikan urusan kebencanaan sebagai kementerian tersendiri agar memiliki otoritas dan struktur yang lebih kuat hingga ke daerah.

"Kalau jadi kementerian, koordinasinya akan lebih cepat dengan kementerian dan lembaga lain. SDM-nya bisa vertikal sampai ke daerah, sehingga tidak ada perbedaan informasi dan tidak terhambat birokrasi," pungkas pria yang akrab disapa Kang Azis ini.