Kemenperin Manfaatkan Anggaran Khusus Fokus untuk Industri Kecil Terdampak Bencana Sumatera

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berfokus untuk memanfaatkan anggaran dari rincian output (RO) khusus pada tahun 2026 dengan jumlah Rp 299,9 miliar.

Tujuannya untuk pelaksanaan agenda prioritas industri, pemulihan industri kecil terdampak bencana, dan partisipasi di Industrial International Exhibition (Pameran Industri Internasional) atau INNOPROM 2026.

"Seluruh penganggaran ini diarahkan untuk memastikan bahwa setiap Rupiah anggaran memberikan dampak nyata, mendukung program prioritas, serta memperkuat peran industri nasional sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," ujar Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang dalam pernyataannya dikutip dari Antara, Kamis (8/1/2025).

Dia mengatakan, fokus anggaran RO tersebut untuk industri kecil yang terdampak banjir di Sumatera, dilakukan supaya ekonomi daerah yang terdampak bisa segera pulih.

"Saya kira pulih saja tidak cukup, melainkan saudara-saudara kita di sana butuh pulih lebih cepat. Harapannya, program-program pemerintah ini akan mempermudah restarting sektor industri kecil yang ada di ketiga provinsi terdampak bencana," kata Agus.

Sementara itu, partisipasi Indonesia sebagai Partner Country Pameran INNOPROM 2026,  pada pertengahan tahun ini di Rusia merupakan bagian dari memperkuat promosi industri nasional dan juga kerja sama internasional.

Agus juga menyampaikan Tahun Anggaran 2026, Kemenperin menyampaikan komitmennya untuk mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan melalui perencanaan yang lebih matang, penyerapan anggaran juga harus tepat waktu, serta penguatan peinsip akuntabilitas dan transparasi.

Komitmennya terhadap tata kelola keuangan negara jga tercermin dari berbagai capaian kelembagaan. Kementeria Perindustrian telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan total 17 kali berturut-turut sejak tahun 2008 hingga 2024.

Kemenperin juga memperoleh sebuah penghargaan 'Reksa Bandha' atas hasil kinerjanya dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), baik dari sisi utilitas ataupun kualitas pelaporan, yang berkosistensi dalam pengelolaan aset negara secara tertb dan bernilai tambah.

Menyambut kebijakan pada tahun 2026, pihaknya mentapkan pembangunan industri yang fokusnya pada penguatan stryktur ekonomi nasional, peningkatan daya asing, serta keberlanjutan pembangunan.

Dalam rencana kerjanya Pemerintah Tahun 2026, pertumbuhan Produk Domestik Bruot (PDB) industri pengolahan nonmigas ditargetkan hingga 5,51 persen dengan kontribusinya pada PDB nasional sebesar 18,56 persen.

Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2025-2029, kontribusi ekspor produk dari industri pengolahan nonmigas pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 74,85 persen.

Sektor bagian industri juga tetap diposisikan sebagai penggerak utamanya dalam penciptaan lapangan kerja.

Dengan kontribusinya pada penyerapan tenaga kerja sebesar 14,68 persen dari total tenaga kerja nasional serta tingkat produktivitas tenaga kerja mencapai Rp 126,20 juta per orang per tahun.

Untuk menahan pencapaian tersebut, investasi di sektor industri pengolahan nonmigas jadi ditargetkan mencapai Rp 852,90 triliun.

Dalam rangka mendorong pemerataan dalam pembangunan, pemerintahan harus meningatkan kontribusi nilai tambah dari industri di luyar Pulau Jawa mencapai 33,25 persen.

Upayanya diarahkan untuk membangun struktur industri yang lebih inklusif dan imbang secara kewilayahan. Selaras pada komitmen pembangunan berkelanjutan, sektor industri juga diberikan target berkontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 6,79 juta ton  CO₂ ekuivalen untuk industri prioritas.

Untuk mendukung sebuah pencapaian dari sasaran tersebut, Kementerian Perindustrian melakukan berbagai program prioritas yang berfokus pada hilirisasi industri, pengembangan kawasan industri, penguatan industri dalam negeri, peningkatan kesediaan bahan baku, pengembangan sumber daya manusia industri, penerapan industri hijau, serta penguatan keterpaduan pembangunan industriu dan wilayah.

"Seluruh program tersebut diarahkan untuk memperkuat ketahanan industri nasional sekaligus meningkatkan nilai tambah dan daya saing global," tegas Menperin Agus Gumiwang.

Di Tahun Anggaran 2026, Kemenprin mengantongi pagu DIPA sebesar Rp 2,502,8 triliun dengan paku yang efektif Rp  2,112,1 triliun.

Sumber anggaran ini dari rupiah murni, PNBP, dan BLU yang arahnya secara terukur untuk mendukung pencapaian pembangunan industri.

Jika dari sisi jenis belanja, anggaran dialokasikan untuk belanja pegawai mencapai Rp1.080,9 miliar, belanja operasional dengan jumlah Rp 344,8 miliar, serta juga belanja non-operasional sebesar Rp686,3 miliar.

Penekanan pada peningkatan kualitas pada layanan, efektivitas program, dan juga dampak yang nyata bagi sektor industri.

"Terkait penyesuaian fiskal, adanya blokir kode A sebesar Rp 89,8 miliar yang segera ditindaklanjuti dengan ketentuan yang berlaku," tutup Agus.