Said Abdullah Dorong Respons Anggaran Cepat untuk Penanganan Bencana di Sumatera

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyoroti masih adanya kondisi swadaya yang dialami TNI dalam mobilisasi alat untuk penanganan bencana di Sumatera. Menurutnya, persoalan tersebut seharusnya bisa dihindari apabila koordinasi lintas sektor, khususnya oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai lead sector, berjalan lebih cepat dan efektif.

Said menegaskan bahwa dari sisi anggaran, pemerintah sebenarnya masih memiliki ruang fiskal yang cukup untuk mendukung penanganan bencana di Sumatera pada 2025. Ia menyebutkan adanya dana on call dalam APBN 2025 yang bisa segera dimanfaatkan.

"Saya berharap Menkeu dan BNPB merumuskan kebijakan anggaran yang cepat, namun tetap pruden. Dari sisi anggaran, alokasi pada APBN 2025 masih tersedia dana on call kurang lebih Rp. 500 miliar untuk penanganan bencana di Sumatera di Tahun 2025.”

Said menilai lambannya pengajuan anggaran dari BNPB menjadi salah satu faktor yang menyebabkan TNI harus bergerak secara mandiri di lapangan. Padahal, menurutnya, Kementerian Keuangan dapat memberikan dukungan anggaran secara cepat jika kebutuhan tersebut terkoordinasi dengan baik.

“Harusnya apa yang dialami oleh TNI tidak terjadi jika BNPB sebagai lead sector penanganan bencana di Sumatera bisa lebih cepat dalam pengajuan anggaran ke Kemenkeu. Saya kira Menkeu juga bisa memberikan respon dukungan anggaran yang cepat bila BNPB bisa lebih mengoordinasikan kebutuhan anggaran, termasuk yang dibutuhkan oleh TNI AD ketika membangun jembatan bailey.”

Ia menjelaskan, jembatan bailey memiliki peran vital dalam membuka akses wilayah bencana yang terisolasi. Infrastruktur darurat tersebut dimiliki oleh Zeni Tempur TNI AD dan kerap menjadi solusi cepat dalam kondisi darurat.

“Jembatan bailey adalah jembatan darurat, alat itu di miliki oleh Zeni Tempur TNI AD, dan sangat membantu untuk membuka akses di kawasan bencana yang terisolasi. Oleh sebab itu, saya berharap BNPB bisa lebih gesit. Saya kira kebutuhan anggaran untuk mobilisasi dan pemasangan jembatan bailey juga tidak terlalu besar, dan sangat mungkin hal itu bisa dilakukan cepat jika koordinasi linta sektor berjalan dengan baik.”

Lebih jauh, Said mendorong agar peristiwa ini menjadi bahan evaluasi ke depan, khususnya terkait peran koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam penanganan bencana. Ia mengingatkan agar lemahnya koordinasi tidak berujung pada lambannya proses penyelamatan dan pemulihan.

Said menyatakan dukungan terhadap langkah TNI AD yang memobilisasi seluruh sumber daya yang dimiliki, serta kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk membeli lebih banyak jembatan bailey guna membuka akses daerah-daerah terisolasi di Sumatera. Ia menekankan bahwa kecepatan penanganan bencana tidak boleh terhambat oleh prosedur birokrasi yang berbelit.

Ia menegaskan bahwa keselamatan rakyat harus menjadi prioritas utama dalam penanganan bencana, tanpa terhambat oleh prosedur birokrasi yang berbelit.

“Sekali lagi, kecepatan penanganan bencana menjadi kunci penting dalam penanganan bencana, kita jangan terjebak prosedur birokrasi yang berbelit. Kunci penting penanganan bencana adalah keselamatan rakyat. Cara pandang itu yang harus menjadi acuan kita dalam penanganan bencana.”

Selain dana on call, Said juga mengingatkan masih adanya alokasi anggaran lain yang bisa dimanfaatkan pemerintah apabila diperlukan, termasuk dana yang berada di BA BUN.

“Pada APBN 2025 yang sebentar lagi tutup buku sebenarnya juga ada alokasi anggaran yang berada di BA BUN. Jika dibutuhkan, anggaran di BA BUN ini bisa digunakan oleh pemerintah, jika Presiden menetapkan Peraturan Presiden untuk penggunaan anggaran di BA BUN untuk penanganan bencana di Sumatera.”

Ia menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa anggaran penanganan bencana sejatinya tersedia. Tantangan utama, menurutnya, terletak pada kecepatan koordinasi dan pengorganisasian di lapangan.

“Poinnya, anggaran penanganan bencana di Sumatera ada alokasinya, yang dibutuhkan adalah koordinasi yang cepat, dan pengorganisasian yang baik di lapangan.”