Lonjakan Sampah Akhir Tahun, KLH Dorong Pengelolaan Ramah Lingkungan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup (KLH) /Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa sampah masalah yang perlu ditangani, terutama menjelang libur Natal dan Tahun Baru.

"Kita harus merefleksi diri kita masing-masing bahwa sampah itu bukan berkah, tetapi masalah. Karena itu, semua pihak harus berpartisipasi aktif untuk mengurangi sampah, melakukan pemilahan, dan mengelolanya dengan cara-cara yang ramah terhadap lingkungan," ujar Hanif, melansir Antara, Sabtu (29/12/2025). 

Lonjakan mobilitas masyarakat selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) diprakirakan akan menambah timbulan sampah secara signifikan, sehingga penanganan yang tepat menjadi sangat penting untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan.

Pernyataan ini menjadi pengingat bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat agar tidak menyepelekan masalah sampah, melainkan mengambil langkah nyata untuk mengelolanya dengan baik. 

Langkah-langkah yang dimaksud meliputi pengurangan sampah dari sumber, pemilahan, hingga pemanfaatan teknologi pengolahan limbah yang ramah lingkungan, agar timbulan sampah tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Berdasarkan survei Natal 2025 yang dilakukan Badan Kebijakan Transportasi (Baketrans), diperkirakan sekitar 119,5 juta orang akan melakukan perjalanan selama periode Natal dan Tahun Baru. Jumlah ini setara dengan 42,01 persen dari total populasi Indonesia. 

"Angka tersebut menunjukkan adanya peningkatan sebesar 2,71 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya," papar Hanif.

Lonjakan mobilitas masyarakat tersebut diprediksi akan menambah timbulan sampah hingga 59.000 ton hanya dalam waktu sekitar dua minggu.

"Kondisi ini memperlihatkan kecenderungan mobilitas warga yang terus meningkat setiap tahun pada musim liburan, sehingga pengelolaan sampah yang efektif menjadi semakin penting," terang Hanif.

Hal itu disampaikan usai melakukan inspeksi mendadak ke berbagai lokasi pengelolaan sampah, mulai dari hulu hingga hilir, termasuk TPA Tanjungrejo di Kudus serta Stasiun Tegal dan Cirebon, di tengah momentum libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Peningkatan volume sampah selama masa libur Natal dan Tahun Baru bukan sekadar fenomena musiman. Hal ini menjadi ujian bagi sistem pengelolaan sampah di setiap daerah.

Saat meninjau TPA Tanjungrejo di Kudus, Jawa Tengah, Menteri Lingkungan Hidup menyoroti fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) yang belum beroperasi secara maksimal. RDF adalah teknologi pengolahan sampah yang bisa mengubah limbah menjadi bahan bakar alternatif.

"Pengelolaan sampah di hilir tidak boleh hanya menumpuk residu. Proses ini harus memiliki nilai tambah sekaligus ramah lingkungan. Teknologi seperti RDF menjadi solusi masa depan yang tidak boleh ditunda implementasinya," kata Hanif.

Transformasi pengelolaan sampah ini diharapkan bisa mengurangi beban lingkungan dan meningkatkan manfaat ekonomi dari limbah yang sebelumnya hanya menjadi masalah.

Selain itu, KLH/BPLH terus mengawasi pengelolaan sampah sambil mendorong edukasi kepada masyarakat. Pencapaian target nasional 52 persen pada 2025 masih belum maksimal.

Kondisi ini mendorong pemerintah pusat memberikan peringatan tegas kepada pemerintah daerah yang masih kurang serius mengelola sampah di wilayahnya.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang mengatur tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah.

Sanksi yang diterapkan diharapkan dapat mendorong kepala daerah untuk lebih fokus mengalokasikan anggaran dan menggunakan teknologi yang tepat dalam pengelolaan sampah.

"Sampah ini jangan menjadi masalah yang berlarut-larut. Ke depan, kami akan memberikan sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah kepada daerah-daerah yang pengelolaan sampahnya belum maksimal dan berada di luar ambang batas yang telah ditetapkan," tegas Hanif.