Kemenhut: Warga Bisa Manfaatkan Kayu Gelondongan yang Terbawa Banjir Sumatera

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) kembali menegaskan, warga bisa memanfaatkan kayu gelondongan yang terbawa banjir Sumatera.

Menurut Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari, Laksmi Wijayanti, kayu-kayu tersebut boleh dimanfaatkan untuk apa saja, seperti material pembangunan rumah, fasilitas hingga sarana prasarana.

"Kebijakan pemanfaatan kayu ini sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada tanggal 8 Desember 2025 terkait Pemanfaatan Kayu Hanyut untuk Pemulihan Pasca Bencana Banjir," ujar Laksmi seperti dikutip dari keterangan tertulis, Senin (22/12/2025).

Dia memastikan, edaran tersebut sudah diketahui oleh Menteri Kehutanan atau Menhut Raja Juli Antoni dan Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki. Selain itu, kata Laksmi, sejak edaran dikeluarkan juga sudah ditujukan ke 3 Gubernur di wilayah terdampak.

"Jadi kami kembali menegaskan bahwa pemanfaatan kayu hanyutan dilakukan semata-mata untuk penanganan darurat bencana, rehabilitasi, dan pemulihan pascabencana," terang dia.

"Ini adalah langkah kemanusiaan, untuk membantu masyarakat kembali bangkit dari cobaan bencana," sambung Laksmi.

Meski telah ada lampu hijau, namun Laksmi menekankan bahwa pemanfaatan kayu hanyutan tetap harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

"Kayu hanyutan dapat dikategorikan sebagai kayu temuan. Karena itu, pengelolaannya harus tetap menjunjung prinsip legalitas, ketelusuran, dan keterlacakan. Kita tidak ingin niat baik ini disalahgunakan," papar dia.

Untuk mencegah adanya penebangan liar maupun indikasi pencucian kayu yang menumpang pada situasi bencana, Laksmi menyampaikan, pemerintah menghentikan sementara kegiatan pemanfaatan dan pengangkutan kayu bulat di tiga provinsi terdampak, Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

"Kami hentikan sementara pemanfaatan dan pengangkutan kayu bulat agar tidak ada celah bagi praktik ilegal. Negara hadir, tegas, dan adil dalam situasi ini," kata dia.

Laksmi berharap, penyaluran dan pemanfaatan kayu hanyutan dilakukan secara terpadu dan diawasi ketat.

"Kemenhut bekerja sama dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta aparat penegak hukum agar kebijakan ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, serta mempercepat pemulihan pasca bencana," dia menandasi.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berencana bertolak ke Sumatera Utara (Sumut) pada Minggu 21 Desember 2025, untuk memulai inisiasi pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana di tiga wilayah di provinsi tersebut.

Janji tersebut diutarakan pria yang akrab disapa Ara tersebut langsung dihadapan Presiden Prabowo Subianto, dalam acara akad massal 50.030 rumah subsidi yang berlangsung di Kota Serang, Banten, Sabtu 20 Desember 2025.

"Besok pagi kami akan pergi ke Tapanuli Tengah, kemudian Sibolga dan Tapanuli Utara. Negara hadir pak bersama Pemerintah Sumatera Utara, Pemda Tapanuli Tengah, Sibolga dan Tapanuli Utara," kata Maruarar Sirait.

Kunjungan ke Sumatera Utara tersebut bakal dilakukan Ara bersama dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, pihak Kepolisian, hingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Kita langsung membangun hunian tetap buat saudara-saudara kita.Besok pagi kami akan ke sana bersama jajaran kami. Karena saya tahu bapak ingin bekerja dengan cepat dan sangat cepat untuk kepentingan rakyat Indonesia," tegasnya.

Sebelumnya, Maruarar Sirait telah memastikan, pembangunan hunian tetap sebanyak 2.603 unit bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akan mulai dilaksanakan pada bulan ini.

Kepastian tersebut disampaikan usai menghadiri rapat koordinasi tingkat menteri terkait percepatan penanganan bencana, yang dipimpin Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Rabu (17/12/2025) silam.

Maruarar mengatakan percepatan pembangunan huntap dilakukan berkat arahan langsung Presiden Prabowo Subianto serta kuatnya koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan berbagai pihak terkait.

"Kami sudah rapat bersama Menteri Hukum, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Kepala BPKP, Gubernur Sumatera Utara, Wakil Gubernur Sumatera Barat, serta Sekda Aceh. Ini menunjukkan koordinasi berjalan sangat intens dan cepat,” ujar Maruarar Sirait.

Pembangunan 2.603 unit huntap tersebut sepenuhnya menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR) tanpa memanfaatkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Dari total tersebut, sebanyak 2.500 unit berasal dari dukungan Yayasan Buddha Tzu Chi, sementara 103 unit lainnya berasal dari dana pribadi Menteri PKP Maruarar Sirait.

Tahap awal pembangunan akan dimulai di Provinsi Sumatera Utara, dengan target peletakan batu pertama atau groundbreaking dilakukan pada pekan ini. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat terdampak agar kembali memiliki hunian yang layak, aman, dan bermartabat.