Gus Yahya Menolak Dilengserkan, Pastikan Tak Hadiri Rapat Pleno PBNU

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf memastikan tidak akan menghadiri rapat pleno PBNU yang diinisiasi Syuriyah PBNU, di Hotel The Sultan, Jakarta, Selasa (9/12/2025) malam.

"Ya buat apa, enggak ada konteks," kata Gus Yahya di Kantor PBNU.

Gus Yahya menjelaskan agenda pleno tersebut bukan bagian dari mekanisme resmi organisasi. Tapi merupakan manuver untuk menjatuhkan dirinya.

Menurutnya, pleno akan membahas pemilihan ketua umum hanyalah bagian dari upaya politik internal. Ia menekankan bahwa dirinya masih Ketua Umum PBNU yang sah

"Itu kan manuver, seperti saya bilang sejak awal bahwa secara de jure maupun de facto, saya masih tetap dalam kedudukan saya sebagai Ketua Umum Tanfidizyah PBNU," kata dia.

Gus Yahya menjelaskan rapat pleno tidak bisa melengserkan dirinya dari kursi ketua umum. Pasalnya, penggantian ketua umum harus melalui mekanisme resmi organisasi dan sesuai AD/ART yakni muktamar.

Muktamar merupakan forum tertinggi di PBNU dan baru akan digelar pada 2027. Menurut dia, tidak ada jalan lain untuk melengserkannya kecuali lewat muktamar.

“Nah sementara Muktamar itu harus diselenggarakan bersama-sama oleh Rais Aam dan Ketua Umum. Enggak ada alternatif. Ya jalannya tetap ke sana (muktamar). Karena kalau enggak, ya enggak Muktamar selama-lamanya jadinya, kan?,” kata dia.

Ia bercerita sebelum konflik semakin meruncing, dirinya selalu berusaha untuk bertemu dengan Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar. Namun, kata Gus Yahya, beliau selalu tidak berkenan.

“Ya saya sudah (meminta bertemu), saya nunggu jawaban dari beliau. Saya sudah beberapa kali. Beliau masih bilang. Seperti yang diumumkan dalam rilis itu lah, ‘nanti menunggu jadwal’,” kata Gus Yahya.

Sebelumnya, Ketua PBNU Moh Mukri menyebut rapat pleno yang digelar hari ini akan dihadiri secara lengkap oleh unsur kepengurusan PBNU, yaitu Mustasyar, A’wan, Syuriyah, Tanfidziyah, serta seluruh pimpinan lembaga dan badan otonom (Banom) PBNU.

Mukri menegaskan, rapat pleno merupakan forum konstitusional yang penting untuk memastikan kesinambungan kepemimpinan PBNU berjalan sesuai aturan organisasi. Menurut dia, keputusan Syuriah PBNU untuk memberhentikan KH Yahya Cholil Staquf dari jabatan Ketua Umum adalah keputusan final, dan mengikat.

"Rapat pleno mendatang menjadi bagian dari tindak lanjut mekanisme organisasi sesuai amanat Syuriah PBNU. Insyaaallah. Salah satu agendanya adalah penetapan Pj Ketum PBNU,” ujar Prof. Mukri dalam kererangan tertulis diterima, Jumat (5/12/2025). 

Mukri menambahkan, seluruh proses akan ditempuh dengan menjunjung tinggi nilai keulamaan, kehati-hatian, serta tata tertib organisasi.

"PBNU mengimbau seluruh warga Nahdliyin untuk tetap tenang, menjaga ukhuwah, dan mengikuti informasi resmi yang dikeluarkan PBNU agar tidak terpengaruh spekulasi yang berkembang di ruang publik," imbuhnya.