Penuhi Hak, Rutan Muntok Bangka Kini Sediakan Bantuan Pendampingan Hukum untuk Narapidana

Liputan6.com, Jakarta - Layanan konsultasi dan bantuan hukum gratis, kini tersedia bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Rumah Tahanan Negara (Rutan), Kelas IIB Muntok, Bangka Barat, Kepulauan Bangka.

Langkah ini sebagai upaya untuk memastikan pemenuhan hak-hak hukum WBP selama menjalani proses hukum.

Menurut Kepala Rutan Kelas IIB Muntok Andri Ferly, upaya itu bagian dari komitmenya untuk memenuhi hak konstitusional setiap warga negara. Dia menjelaskan, melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum), para WBP akan diberikan pemahaman mengenai akses bantuan hukum dan mekanisme pelayanannya.

"Pelayanan bantuan hukum ini hadir sebagai jembatan bagi para WBP. Kami berupaya mengedukasi mereka tentang prosedur dalam mengakses bantuan hukum tanpa dipunggut biaya," ujar Andri, melalui keterangan tertulis, Sabtu (1/11/2025).

Dia mengatakan, untuk menjalankan layanan tersebut, pihaknya menggandeng organisasi bantuan hukum dari Perkumpulan Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik (PDKP). Andri juga menegaskan, Posbakum bukan hanya sekadar tempat penyuluhan, melainkan upaya untuk memastikan prinsip keadilan yang setara.

Dia berharap, dengan adanya layanan konsultasi dan bantuan hukum, nantinya setiap WBP dapat memahami hak-hak mereka dan mendapatkan pendampingan yang layak selama menjalani proses hukum.

"Dengan jaminan akses konsultasi dan bantuan hukum gratis ini, diharapkan para narapidana tidak hanya menjalani hukuman, tetapi juga mendapatkan kesempatan yang setara untuk memahami kasus dan hak mereka," papar Andri.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua PDKP John Ganesha Siahaan. Menurutnya, kerja sama dengan Rutan Munto merupakan bentuk nyata dalam melindungi hak konstitusional para WBP.

Ia menegaskan bahwa bantuan hukum yang diberikan kepada WBP juga bertujuan untuk mendorong pemenuhan hak asasi manusia, sekalipun dalam status sebagai terpidana, terdakwa, maupun tersangka.

"Sebab, para WBP adalah warganegara yang memiliki hak yang dilindungi oleh negara untuk meraih keadilan hukum," pungkas John.