Sambangi Balai Kota Jakarta, Menteri P2MI Gandeng Pramono Perkuat Sinergi Pemberdayaan Pekerja Migran

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Mukhtarudin mengajak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperkuat kerja sama meningkatkan kualitas dan perlindungan pekerja migran Indonesia secara menyeluruh.

Hal ini disampaikan Mukhtarudin usai bertemu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Dia ingin bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta buat memberdayakan pekerja migran mulai dari tahap pemberangkatan hingga pemberdayaan setelah kembali ke tanah air.

"Persoalan pekerja migran Indonesia ini melibatkan multisektor, dari hulu sampai ke hilir karena itu perlu sinergi dan kerja sama lintas lembaga, termasuk pemerintah daerah," ujar Mukhtarudin, Rabu (29/10/2025).

Mukhtarudin menjelaskan, penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara BP2MI dan Pemprov DKI Jakarta merupakan tindak lanjut dari MoU yang sebelumnya dilakukan antara BP2MI dan Kementerian Dalam Negeri.

"Kerja sama ini diharapkan memperkuat kolaborasi dalam bidang perlindungan, pelatihan, dan promosi pekerja migran Indonesia," terang Mukhtarudin.

Menurut dia, DKI Jakarta memiliki fasilitas memadai untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia calon pekerja migran. Sehingga, kata dia penting untuk menciptakan tenaga kerja migran yang berdaya saing tinggi dan mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja global yang terus berkembang.

"BP2MI mendorong agar pekerja migran Indonesia tidak lagi didominasi oleh tenaga kerja berkeahlian rendah (low skill), tetapi juga mampu bersaing di tingkat medium dan high skill. Permintaan tenaga kerja luar negeri kini sudah bergeser ke sektor-sektor profesional," papar Mukhtarudin.

Mukhtarudin juga menyampaikan apresiasi kepada Pemprov DKI Jakarta atas dukungan dan kolaborasi yang telah terjalin selama ini.

Ia menegaskan bahwa peningkatan kerja sama ini bukan hanya menyangkut kuantitas tenaga kerja, tetapi juga kualitas serta perlindungan mereka di luar negeri.

"DKI ini kan ibu kota, tempat persinggahan banyak orang yang mencari lapangan pekerjaan. Melalui kerja sama ini, kita bisa mengarahkan mereka agar siap bekerja secara aman dan profesional di luar negeri," tandas dia.

Sebelumnya, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta memetakan setidaknya 24 hingga 30 kawasan yang potensial dikembangkan menjadi Transit Oriented Development (TOD). Hal ini sejalan dengan rencana perluasan transportasi massal di ibu kota.

Menurut Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo, pengembangan kawasan tersebut tidak harus menunggu proyek MRT dan LRT selesai.

"Jika kita menunggu angkutan umum massalnya ada baru dikembangkan, sementara daerah itu butuh," kata Syafrin usai hadir dalam pembukaan Rapat Koordinasi Transportasi Terintegrasi dan Terpadu di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Syafrin menjelaskan, pengembangan kawasan tersebut akan mengikuti Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit.

Melalui aturan itu, operator transportasi seperti MRT Jakarta dan PT KAI akan menjadi pelaksana pembangunan kawasan TOD di wilayah operasionalnya.

"Contohnya MRT di Dukuh Atas atau di Tanah Abang itu oleh KAI," kata Syafrin.

Sementara itu, untuk kawasan yang sampai saat ini belum tersentuh proyek transportasi massal, Pemprov DKI Jakarta akan mengambil peran melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Syafrin mencontohkan salah satu kawasan yang akan menjadi proyek TOD adalah Grogol. Meski baru akan dilewati jalur MRT East-West pada fase dua, kawasan tersebut sudah diinisiasi untuk dikembangkan lebih awal.

"Kawasan Grogol misalnya, nantinya di sana akan ada lintasan MRT East-West, tapi kalau menunggu itu, kapan berkembangnya? Jadi itu sudah diinisiasi untuk ditawarkan," ucap dia.

Percepatan pengembangan TOD di berbagai titik ini diharapkan dapat mendorong pemerataan ekonomi, menciptakan hunian terintegrasi, dan meningkatkan efisiensi transportasi publik di Jakarta.

"Dengan cara ini, warga bisa menikmati konektivitas yang lebih baik tanpa harus menunggu semua proyek transportasi selesai," jelas Syafrin.