Hendak Tawuran, Polisi Amankan 3 Pelajar SMP di Ulujami Jaksel

Liputan6.com, Jakarta - Tiga pelajar SMP harus berurusan dengan polisi setelah berencana melakukan tawuran dengan sekolah lain di kawasan Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Selasa malam 28 Oktober 2025.

Kapolsek Pesanggrahan AKP Seala Syah Alam menjelaskan, ketiga pelajar sudah janjian via WhatsApp dengan pelajar dari sekolah lain untuk menggelar tawuran di Jalan Mairin Swadarma Raya, Ulujami, Jakarta Selatan (Jaksel).

Beruntung, tim Pamapta Polsek Pesanggrahan bergerak cepat. Mereka diamankan sekitar pukul 20.00 WIB, sebelum sempat bentrok dengan kelompok lawannya.

"Hendak tawuran 3 anak SMP diamankan oleh Pamapta Polsek Pesanggrahan," ujar Seala dalam keterangannya, Rabu (29/10/2025).

Ketiganya kini dibawa ke Polsek Pesanggrahan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Mereka diketahui berasal dari salah satu sekolah negeri di kawasan Kebayoran Lama, Jaksel.

"Sedang dikembangkan dan dijemput satu-satu," tandas Seala Syah.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membongkar lima tower rumah susun sewa (Rusunawa) Marunda. Pembongkaran dilakukan pada Cluster C yakni Blok C1-C5.

"Pembongkaran 5 tower di Rusunawa Marunda Cluster C, Cilincing, Jakarta Utara, telah dimulai secara bertahap sejak pertengahan 2025, lebih cepat dari rencana awal Maret-April," kata Staf Khusus Gubernur DKI Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim dalam keterangannya, dikutip Rabu (29/10/2025).

Menurut Chico, lima tower Rusunawa Marunda yang dibongkar karena sudah tidak layak huni berdasarkan kajian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada 2021.

"Ini sesuai dengan prioritas Pak Gubernur Pramono Anung untuk hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)," ucap Chico.

Rencananya, rusunawa yang telah dibongkar akan dibangun kembali pada 2026. Seluruh proses revitalisasi tower ditargetkan rampung pada 2030.

"Pembangunan kembali langsung lanjut usai pembongkaran selesai target akhir 2025 dengan pembangunan 2 tower baru dari total 5 tower 20 lantai, 1.440 unit dimulai awal 2026. Seluruh revitalisasi direncanakan rampung dalam 5 tahun," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala DLH DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan, langkah ini diambil untuk memberikan efek jera bagi pelaku yang masih melanggar aturan.

"Mungkin ke depannya kami akan mulai melakukan sanksi sosial, di mana memang pelaku dari open burning itu bisa kami berikan sanksi sosial berupa penampakan wajahnya di media-media sosial di Dinas LH," kata Asep dalam keterangannya, dikutip Rabu (29/10/2025).

Ia menilai, penerapan sanksi sosial bisa menjadi langkah tambahan yang efektif dalam menekan praktik open burning di masyarakat.

"Ini mudah-mudahan efektif untuk mengurangi open burning di masyarakat. Karena memang walaupun tidak banyak, akan tetapi open burning di Jakarta juga masih ada,” katanya.

Menurutnya, meskipun saat ini sudah ada sanksi administratif dan pidana, praktik pembakaran sampah secara terbuka masih ditemukan di sejumlah wilayah Jakarta. Namun, beragam sanksi tersebut seolah belum membuat pelaku jera.

"Saya harapkan selain dengan sanksi pengenaan denda, sanksi sosial juga bisa memberikan efek jera bagi masyarakat untuk tidak lagi melakukan open burning," ucap Asep.

Ada pun kegiatan membakar sampah di area terbuka di Jakarta sendiri dilarang berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah serta Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah.

Pasal 126 huruf k Perda tersebut menyatakan bahwa setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 10 hari atau denda paling banyak Rp 500 ribu.