LMND Perkuat Peran Jadi Role Model Gerakan Mahasiswa

Liputan6.com, Jakarta - Rangkaian Kongres X Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) di Surabaya, Jawa Timur selesai. Claudion K. Sare & Taufiq Hidayat terpilih sebagai Ketua Umum & Sekretaris Jenderal Eksekutif Nasional LMND periode 2025-2027 melalui musyawarah mufakat.

"Kongres diawali dengan fun run & penanaman pohon sebagai upaya LMND melahirkan tradisi baru dalam lingkungan organisasi gerakan mahasiswa dan gerakan sosial," kata Claudion melalui keterangan tertulis, Senin (27/10/2025).

Claudion menyampaikan, organisasi perlu menampilkan wajah baru terutama dalam agenda nasional yang seringkali melibatkan perkelahian fisik antar sesama anggota. Dia tidak ingin, kegiatan yang semestinya menjadi ruang konsolidasi berubah menjadi tempat polarisasi yang menghambat perubahan sosial.

"Tradisi seperti perkelahian yang menimbulkan korban serta perpecahan internal akan mengucilkan peran kelompok gerakan sebagai agen transformatif," kata sosok karib disapa Dion itu.

Dia melanjutkan, LMND akan menjadi organisasi gerakan berbasis riset untuk menjawab setiap permasalahan.

"LMND akan berupaya menggerakkan sumber daya organisasi untuk melakukan riset dan mengutamakan data dalam menjawab setiap permasalahan sehingga solusi yang ditawarkan dapat membantu pemerintah melakukan perbaikan-perbaikan ataupun menjadi dasar pengambilan keputusan," harap dia.

Terkait politik luar negeri, dia mengatakan pemerintah harus memiliki orientasi kepentingan nasional dan solidaritas aktif terhadap bangsa tertindas.

"‎Politik luar negeri Indonesia harus mengedepankan kepentingan nasional sekaligus solidaritas internasional terhadap bangsa-bangsa yang tertindas. Melalui berbagai agenda internasional, Indonesia dapat menjadi mediator konflik sekaligus menegosiasikan kepentingan nasional untuk kesejahteraan rakyat," imbuh Dion

Dion berharap, pemerintah mampu mewujudkan demokrasi kerakyatan dengan membuka partisipasi rakyat seluas luasnya dalam pengambilan kebijakan dan mewujudkan pemerintahan yang bersih serta bebas dari korupsi.

"‎Demokrasi di Indonesia tidak boleh menjadikan rakyat hanya sebagai objek pelengkap atau sekedar alat legitimasi dalam pemilihan umum. Masyarakat harus diikutsertakan dalam setiap penentuan kebijakan publik," Dion menutup.