Membaca Makna di Balik Prabowo Tetapkan IKN Jadi Ibu Kota Politik

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 menetapkan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi ibu kota politik tahun 2028.

Merespons hal itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai, hal itu tidak sama dengan tujuan awal pembangunan IKN di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kalau dilihat dari namanya saja, ini sudah berbeda dari tujuan utama sebagaimana dicanangkan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo. Apalagi ASN yang dipindahkan hanya sebanyak 1.700-4.100 orang," kritik Iwan seperti dikutip dari kererangan pers, Senin (22/9/2025).

Iwan mewanti, Ibu kota negara setidaknya terdiri dari empat fungsi sekaligus, yakni pusat administrasi pemerintahan, pusat politik, pusat ekonomi dan pusat budaya. Namun, dari Perpres terbaru ini Presiden Prabowo hanya menetapkan IKN sebagai Ibu Kota Politik dan bukan sebagai ibu kota negara.

"Meskipun kita tahu, di dunia ada beberapa negara yang memiliki ibu kota negara ganda seperti Malaysia dan Afrika Selatan," katanya.

"Namun secara politik, kita bisa membaca bahwa Presiden Prabowo tidak mengakomodir secara utuh keberlanjutan yang diharapkan oleh Jokowi terkait IKN sebagai Ibu Kota Negara," catat Iwan.

Iwan mengamati, dari berbagai pidato Presiden Prabowo di forum-forum utama dan strategis, IKN jarang dibahas secara khusus. Karenanya, muncul asumsi bahwa IKN bukanlah prioritas bagi Prabowo.

"Makanya Ibu kota politik, merupakan narasi diplomatis yang dikeluarkan oleh Prabowo untuk tetap menjaga hubungan baik dengan Presiden sebelumnya dengan tetap menghargai peran dan jejak Jokowi sebagai Presiden pendahulunya," dia menandasi.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah secara resmi menetapkan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai ibu kota politik Indonesia mulai tahun 2028. Keputusan penting ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang diundangkan pada 30 Juni 2025.

Penetapan ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan visi IKN sebagai pusat pemerintahan yang modern dan berkelanjutan. Perpres tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa perencanaan, pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya IKN menjadi ibu kota politik pada tahun 2028.

Langkah ini menandai babak baru bagi Indonesia, di mana IKN akan menjadi pusat pengambilan keputusan politik nasional. Berbagai persiapan dan pembangunan infrastruktur terus dikebut untuk memastikan kesiapan IKN dalam mengemban peran barunya tersebut.