RDP dengan BP Batam, Kawendra DPR Tekankan Pentingnya Layanan Investasi

Liputan6.com, Jakarta - Komisi VI DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Kepala BP Batam pada Senin (15/9/2025). Dalam forum ini, DPR menekankan pentingnya penyempurnaan layanan investasi di Batam, terutama pada aspek tata kelola pertanahan.

Salah satu langkah yang didorong adalah pembaruan database dan audit menyeluruh terhadap sistem Land Management System (LMS). Perbaikan ini dinilai penting agar moratorium alokasi lahan dapat segera dicabut, sehingga iklim investasi semakin kondusif, transparan, dan memberi kepastian hukum bagi para pelaku usaha.

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra, Kawendra Lukistian, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya BP Batam dalam menyelaraskan kebijakan dengan arahan Presiden Prabowo.

“Memang kalau kita baca beritanya, peringatan dua tahun ini ada momentum tersendiri yang harus disampaikan. Saya sudah clear bahwa kebijakan Presiden Prabowo dan pimpinan di BP Batam sangat mengedepankan cara yang humanis. Kalau ada satu atau dua kasus, mari kita tabayun, kita perdalam,” ujar Kawendra dalam rapat, Senin (15/9/25).

Ia menambahkan bahwa koordinasi dan sinergi antar DPR RI dengan BP Batam perlu terus diperkuat agar berbagai persoalan dapat diselesaikan secara bersama-sama.

“Harusnya kita bicarakan, toh kita sudah sering FGD dan kita paham Kepala BP Batam pun sangat tegak lurus pada arahan Presiden. Seperti apa arahannya, kita sama-sama support saat ini. Kita optimis bahwa Presiden dengan seluruh instrumen di bawahnya akan tegak lurus menjalankan arahan tersebut,” tambahnya.

Dengan adanya dorongan ini, DPR berharap perbaikan sistem pertanahan melalui LMS dapat segera terwujud. Hal itu diharapkan memberi kepastian hukum dan mempercepat masuknya investasi baru ke Batam.