KSPSI Kepri Dukung Supremasi Sipil dan Penegakan Hukum Tetap Dipertahankan di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Kepulauan Riau (KSPSI Kepri) mendukung penuh penegakan hukum dan supremasi sipil untuk tetap dipertahankan melihat kondisi bangsa belakangan ini.

Menurut Ketua DPD KSPSI Kepri Immanuel Dermawan Purba, sikap ini penting untuk memastikan kejadian aksi demo berujung ricuh tidak kembali terulang.

"KSPSI Kepri memandang bahwa kerusuhan yang terjadi bukanlah bagian dari perjuangan buruh. Karena itu, kami mendorong aparat kepolisian untuk menindak tegas semua pelaku agar ada kepastian hukum dan efek jera," ujar Immanuel, melalui keterangan tertulis, Minggu (14/9/2025).

Dia megatakan, ddalam sikap resminya, DPD KSPSI Kepri menyampaikan 4 poin utama. Pertama, kata Immanuel, meminta Polri melakukan penindakan terhadap pelaku kerusuhan yang telah merusak fasilitas umum, Gedung DPRD, dan fasilitas publik lainnya.

"Kedua, meminta Polri mengusut pelaku penjarahan, pembakaran, dan menindak sesuai hukum serta UU yang berlaku. Ketiga, memberikan apresiasi kepada Polri yang dinilai cepat dan sigap dalam menangani kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas)," ucap dia.

"Keempat, mendukung penuh penegakan hukum dan tetap menjaga supremasi sipil di Indonesia," sambung Immanuel.

Immanuel juga menyampaikan, Polri harus membuka ruang restorative justice untuk aktivis yang murni berjuang demi demokrasi dan juga peserta aksi yang tidak melakukan tindakan pidana.

"Selain itu, DPD KSPSI di seluruh Indonesia, semua dalam posisi siap menunggu komando dari Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea untuk menjaga supremasi sipil karena itu amanah reformasi," tandas Immanuel.

Sebelumnya, DPD Keluarga besar Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nena Wea (KSPSI AGN) Sumatera Utara mengapresiasi penanganan Polri dalam kerusuhan dan mendukung supremasi sipil agar tetap terjaga.

Pernyataan sikap ini disampaikan oleh Ketua DPD TM Yusuf dan Plt Sekretaris Rio Affandi Siregar.

Adapun, dengan sikap itu, KSPSI AGN Sumut mendukung penuh Polri dalam melakukan tindakan terhadap pelaku kerusuhan.

"Mendukung Polri untuk melakukan penindakan terhadap pelaku kerusuhan pada tanggal 28 Agustus sampai dengan 5 September 2025 yang merusak fasilitas publik," kata Yusuf dalam keterangannya, Minggu (14/9/2025).

Sebab, gedung DPRD hingga fasilitas publik yang dirusak perusuh dibeli dengan uang rakyat.

"Karena gedung DPRD dan fasilitas publik lainnya dibangun dengan uang rakyat, kecuali yang ikut-ikutan dan tidak tahu menahu," jelas dia.

Pihaknya juga mengimbau peserta demo yang tidak melakukan perusakan bisa melakukan restorative justice.

Karena bila merusak dan membakar, hal itu sudah merupakan pelanggaran.

"Untuk peserta aksi yang tidak melakukan perusakan, penjarahan, dan pembakaran fasilitas publik bisa menggunakan restorative justice untuk menyelesaikan masalah hukumnya, karena bagaimana pun perusakan, penjarahan dan pembakaran merupakan pelanggaran hukum," katanya.

KSPSI AGN Sumut mengapresiasi Polri yang cepat dalam menangani masalah ini.

"Memberikan apresiasi kepada Polri yang dengan cepat menangani kondisi Kamtibmas. Mendukung dan akan menjaga Supremasi Sipil di Tanah Air Indonesia," tegasnya.