Pengacara Desak Polri Selesaikan Kasus Laras Faizati Lewat Restorative Justice: Enggak Ada Perkeruh Suasana

Liputan6.com, Jakarta Laras Faizati Khairunnisa (LFK), staf Majelis Antar-Parlemen ASEAN (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly/AIPA) Jakata ditetapkan sebagai tersangka. Dia dituduh melakukan penghasutan untuk membakar Mabes Polri.

Ibunda Laras berharap putrinya dibebaskan karena yang dilakukan wanita berambut panjang itu hanya menyuarakan isi hatinya.

Pihak keluarga juga berharap kasus ini diselesaikan secara restorative justice (RJ). Artinya, penyelesaian suatu perkara melalui dialog dan mediasi antara pelaku, korban dan pihak terkait.

"Kalau menurut saya justru langkah restoratif justice itu adalah langkah yang paling tepat. Kenapa? Karena yang dijadikan sebagai dasar penetapan tersangka ini kan suatu perbuatan yang sama sekali perbuatan itu tidak terbukti. Dampaknya gitu," kata kuasa hukum Laras Faizati, Abdul Gafur Sangadji, kepada wartawan di Bareskrim Polri, Kamis (4/9/2025).

Kuasa hukum sangat yakin kliennya tidak punya niat jahat atas unggahan di media sosial yang menyinggung mengenai 'bakar gedung'.

Menurutnya, unggahan Laras hanyalah ekspresi kekecewaan atas meninggalnya Affan Kurniawan, pengemudi ojol yang tewas dilindas mobil rantis Brimob saat unjuk rasa terjadi. Hal itu sudah disampaikan ke penyidik dan masuk dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

"Jadi itu sangat situasional dan spontan. Enggak ada niat kayak ikut-ikutan memperkeruh suasana. Enggak ada niat jahat dari Mbak Laras memerintahkan orang supaya bakar gedung Mabes Polri, bakar gedung Bareskrim," ujar kuasa hukum menegaskan.

Kuasa hukum juga menilai pasal penghasutan yang diterapkan pada Laras menjadi tidak tepat. Sebab kuasa hukum menyakini tidak ada dampak tertentu dari unggahan kliennya. Itu sebabnya, kuasa hukum mendorong Bareskrim Polri bisa melakukan restorative justice terhadap perkara ini.

"Delik penghasutan itu akan terpenuhi unsur pidananya ketika antara apa yang dihasut oleh seseorang penghasut kepada terhasut, kemudian si terhasut ini harus melakukan suatu kegiatan berdasarkan hasutan itu yang menimbulkan dampak hukum," ujar dia.

"Sehingga perkara ini tidak perlu lagi lah kita naikkan ke pengadilan," kata Abdul Gofur menegaskan.