Top 3 News: Tak Hanya Kuota Haji, Ini Kasus Korupsi Terbaru yang Rugikan Negara Triliunan

Liputan6.com, Jakarta - Kasus dugaan korupsi di Indonesia masih kerap terjadi. Tak tanggung-tanggung, kasus dugaan korupsi tersebut bahkan merugikan negara hingga triliunan rupiah. Itulah top 3 news hari ini.

Salah satunya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menyampaikan adanya tambahan hitungan kerugian negara di kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018-2023, yaitu menjadi Rp285 triliun.

Selain itu, ada pula kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan digitalisasi pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) Tahun 2019-2023 yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp1,98 triliun.

Sementara itu, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menyambangi kediaman Wapres ke-6 RI, Try Sutrisno, di Jakarta, Rabu (13/08/2025). Gibran disambut langsung oleh Try Sutrisno dan Istrinya Tuti Try Sutrisno,serta putri pertama Try, yakni Nora Tristyana Try Sutrisno.

Berdasarkan keterangan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), kedatangan Gibran ke kediaman Try Sutrisno tersebut dalam rangka menyampaikan undangan Peringatan HUT RI ke-80.

Adapun Try Sutrisno sendiri mempersiapkan diri untuk menghadiri rangkaian acara peringatan Hari Veteran Nasional.

Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menghadiri pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.

Pemeriksaan dijadwalkan di Polda Metro Jaya pada Rabu 13 Agustus 2025. Samad menilai, pemanggilan sebagai saksi merupakan bentuk pembungkam kebebasan warga negara dalam menyampaikan pendapat.

Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Rabu 13 Agustus 2025:

Kasus dugaan korupsi di Indonesia masih kerap terjadi. Tak tanggung-tanggung, kasus dugaan korupsi tersebut bahkan merugikan negara hingga triliunan rupiah.

Salah satunya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menyampaikan adanya tambahan hitungan kerugian negara di kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018-2023, yaitu menjadi Rp285 triliun.

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung Abdul Qohar mengatakan, angka tersebut merupakan hasil total hitungan dari kerugian keuangan negara dan perekonomian negara.

"Bahwa kerugian perekonomian negara dan keuangan negara berdasarkan hasil hitung yang sudah pasti itu Rp285.017.731.964.389. Ini dari dua komponen, kerugian keuangan negara, kedua adalah kerugian perekonomian negara," tutur Qohar di Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis malam 10 Juli 2025.

Selain itu, ada pula kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan digitalisasi pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) Tahun 2019-2023 yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp1,98 triliun.

Selengkapnya...

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menyambangi kediaman Wapres ke-6 RI, Try Sutrisno, di Jakarta, Rabu 13 Agustus 2025.

Gibran disambut langsung oleh Try Sutrisno dan Istrinya Tuti Try Sutrisno,serta putri pertama Try, yakni Nora Tristyana Try Sutrisno.

Berdasarkan keterangan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), kedatangan Gibran ke kediaman Try Sutrisno tersebut dalam rangka menyampaikan undangan Peringatan HUT RI ke-80.

Adapun Try Sutrisno sendiri mempersiapkan diri untuk menghadiri rangkaian acara peringatan Hari Veteran Nasional.

Selengkapnya...

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad bakal menghadiri pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.

Pemeriksaan dijadwalkan di Polda Metro Jaya pada Rabu 13 Agustus 2025.

“Insya Allah saya akan datang," kata Abraham Samad dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu 13 Agustus 2025.

Samad menilai, pemanggilan sebagai saksi merupakan bentuk pembungkam kebebasan warga negara dalam menyampaikan pendapat.

Selengkapnya...