Anggota Komisi VII Nilai Pemanfaatan IKN Perlu Ditinjau Ulang

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono menilai perlu adanya peninjauan ulang terkait pemanfaatan Ibu Kota Negara (IKN) di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sebagai Ibukota Negara sekaligus pusat pemerintahan, menggantikan Jakarta.

Menurut sapaan akrab BHS, perlu diketahui, bahwa Jakarta sebagai ibukota negara dan juga sebagai pusat pemerintahan, setiap harinya dikunjungi kurang lebih oleh 10 juta penduduk, diantaranya dari sekitar Jabotabek kurang lebih 3,5 juta orang perhari ditambah dengan seluruh penduduk pulau Jawa dari berbagai kota totalnya sekitar 7 juta.

"Saat ini mereka bisa menggunakan berbagai moda transportasi apapun dan bahkan dengan jalan kaki, seperti halnya juga naik sepeda, sepeda motor, mobil kereta api dan lain-lain dari berbagai kabupaten kota di seluruh Pulau Jawa," ujar BHS dalam keterangannya.

Namun bila ibukota dan pusat pemerintahan ini dipindahkan ke Kalimantan (IKN), kata BHS, maka masyarakat yang berkepentingan, langsung ke ibukota negara IKN yang tentunya menjadi tempat berkumpulnya semua perusahaan besar termasuk BUMN dan DPR (Legislatif).

Apabila dianggap yang berkepentingan ke IKN hanya 2 juta penduduk dari yang totalnya sebenarnya di atas 10 juta penduduk, pasti hanya akan bisa menggunakan transportasi udara dan laut saja. Bila menggunakan transportasi udara, tarif di angkutan udara apabila sebesar Rp1,5 juta, maka masyarakat harus mengeluarkan biaya yang sangat besar berjumlah sekitar Rp3 triliun per hari untuk kepentingan transportasi menuju ke IKN.

"Dan bila pulang pergi akan menjadi Rp6 triliun setiap harinya belum lagi akomodasi per harinya. Inilah beban dan pengorbanan rakyat akibat kebijakan bila Ibukota dan pusat pemerintahan dipindahkan ke kalimantan untuk melakukan perjalanan transport dan akomodasi," ungkap BHS.

Belum lagi jika 2 juta penduduk yang akan menuju IKN ini akan menggunakan transportasi udara. Kapasitas bandara Sultan Aji Balikpapan sangat terbatas dimana bandara ini hanya mampu menampung 30 parking stand pesawat.

Sementara bandara IKN, kata dia, hanya bisa menampung 600 penumpang perhari karena kapasitasnya sangat kecil, maka tidak mungkin bisa menampung keinginan publik dengan menggunakan transportasi udara. Apalagi transportasi laut sangat terbatas dan membutuhkan waktu berhari hari dalam sekali pelayaran.

“Belum lagi wilayah Sumatera, Sulawesi, Bali dan NTT yang akan menuju ke IKN mau ditampung dimana dan menggunakan transportasi apa? Ini yang harus dikaji mendalam."

"Diharapkan pemerintah segera mengevaluasi dan mengkaji secara cermat dan segera memutuskan langkah terbaik untuk hal ini, agar rakyat tidak dikorbankan demi untuk kepentingan pembangunan IKN sebagai ibukota negara dan pusat pemerintahan yang bisa menyulitkan dan menyengsarakan rakyat," tutup BHS.