Kendalikan Laju Penduduk, Mendagri Dukung Strategi Kemendukbangga/BKKBN

Dalam pertemuan itu, Mendagri menjelaskan bahwa tantangan demografi tidak hanya menyangkut jumlah penduduk, tetapi juga bagaimana meningkatkan produktivitas masyarakat.

Diperbarui 04 Agustus 2025, 18:03 WIB
Share
Copy Link
Batalkan
Jadi intinya...
  • Mendagri mendukung BKKBN dalam pengendalian jumlah penduduk Indonesia.
  • Tantangan demografi tak hanya soal jumlah, tapi produktivitas warga.
  • Pemda perlu prioritaskan isu demografi melalui peningkatan kesadaran.

Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmennya dalam mendukung tugas dan tanggung jawab yang diemban Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), khususnya dalam hal pengendalian jumlah penduduk di Indonesia. Menurut Mendagri, isu demografi merupakan persoalan penting yang perlu mendapatkan perhatian serius.

Pernyataan tersebut disampaikan Mendagri saat menerima kunjungan kerja Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN, Wihaji, di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (4/8/2025).

Tantangan Demografi Tak Sebatas Jumlah Penduduk

Dalam pertemuan itu, Mendagri menjelaskan bahwa tantangan demografi tidak hanya menyangkut jumlah penduduk, tetapi juga bagaimana meningkatkan produktivitas masyarakat. Ia mencontohkan, beberapa negara maju seperti Jepang dan Korea saat ini menghadapi permasalahan angka kelahiran yang rendah karena sebagian besar masyarakatnya lebih memilih tinggal di kota dan tidak fokus membangun keluarga.

Karena itu, kata Mendagri, pemerintah di negara maju akan berupaya meningkatkan angka kelahiran penduduk. Selain itu, mereka juga akan berupaya mengembalikan penduduknya dari kota ke desa. “Sehingga banyak insentif diberikan,” ujar Mendagri.

Pemerintah Indonesia, kata Mendagri, telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menekan laju urbanisasi melalui penguatan perekonomian desa. Hal ini dilakukan, antara lain, melalui kebijakan Dana Desa yang diharapkan dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di perdesaan. Dengan demikian, masyarakat desa tak lagi mengandalkan hidupnya di kota.

Di lain sisi, Mendagri juga akan membangun komunikasi dengan pemerintah daerah (Pemda) agar persoalan demografi menjadi bagian dari prioritas kepala daerah. Upaya membangun komunikasi itu akan melibatkan Kemendukbangga/BKKBN, termasuk pihak terkait lainnya. Melalui komunikasi tersebut, diharapkan dapat diberikan pemahaman mengenai pentingnya isu demografi, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang.

“Kalau kita ingin menaikkan ini menjadi prioritas mereka, maka kita harus membangun awareness,” jelasnya.

Ia meyakini, meningkatnya pemahaman kepala daerah terhadap isu demografi akan mendukung kerja-kerja penanganan persoalan tersebut. Hal ini salah satunya terkait dengan dukungan kepala daerah terhadap pegawai Kemendukbangga/BKKBN yang ditempatkan di daerah.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6