Teguhkan Komitmen Bersama, Imigrasi Teken Pakta Integritas Demi Layanan Publik yang Bersih dan Profesional

Liputan6.com, Jakarta - Dalam upaya memperkuat integritas kelembagaan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menggelar penandatanganan Pakta Integritas secara serentak pada Kamis (31/07/2025) di Gedung Ditjen Imigrasi, Jakarta Selatan. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh para Pimpinan Tinggi Pratama dan pejabat administrator, serta diikuti secara daring oleh Kepala Kantor Wilayah, Kepala UPT Imigrasi, dan Atase Imigrasi di luar negeri.

Melalui pakta integritas tersebut, seluruh jajaran pejabat Ditjen Imigrasi menyatakan kesiapannya untuk menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dalam pelaksanaan tugas. Komitmen tersebut mencakup peran aktif dalam pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menghindari perbuatan tercela. Para pejabat juga berjanji untuk bersikap jujur, transparan, objektif, dan akuntabel, serta menjauhi konflik kepentingan dalam setiap aktivitas pelayanan publik.

Tak hanya itu, komitmen mereka juga meliputi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, keberanian untuk menyampaikan informasi pelanggaran integritas, serta menjaga kerahasiaan saksi. Setiap pelanggaran atas isi pakta ini akan menjadi tanggung jawab pribadi dari pejabat yang bersangkutan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Asep Kurnia, menyampaikan bahwa komitmen integritas merupakan pondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.

“Penandatanganan Pakta Integritas ini harus dimaknai sebagai komitmen kolektif untuk terus memperbaiki diri, menolak penyimpangan, serta mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan berintegritas,” tegas Asep.

Ia pun mengapresiasi adanya peningkatan dalam hasil Survei Persepsi Integritas (SPI) yang naik dari skor 72,42 (kategori Rentan) pada tahun 2023 menjadi 78,07 (kategori Terjaga) pada 2024. Meski demikian, Asep mengingatkan bahwa capaian ini masih menyisakan tantangan yang perlu disikapi bersama.

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yan Sultra Indrajaya, menyatakan bahwa integritas harus menjadi prinsip utama dalam setiap aspek tugas keimigrasian.

“Integritas tidak sekadar soal kepatuhan, tetapi harus menjadi jati diri setiap insan Imigrasi. Setiap layanan paspor, izin tinggal, penegakan hukum, dan inovasi yang kita lakukan harus dilandasi oleh prinsip integritas yang tinggi,” ujar Yan.

Ia juga mengajak seluruh jajaran untuk menjadikan integritas sebagai pedoman moral dalam bekerja, serta memiliki keberanian untuk menolak segala bentuk praktik yang melanggar etika, termasuk korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menurutnya, hanya dengan integritas tinggi, Imigrasi dapat berkembang menjadi institusi yang modern dan berdaya saing global.

Dalam kesempatan yang sama, Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman, menegaskan bahwa pakta integritas ini bukan sekadar formalitas administratif.

“Kami sadar bahwa kepercayaan publik hanya bisa diraih jika kami terus menjaga integritas dalam setiap tindakan. Komitmen ini akan menjadi pedoman dalam memberikan layanan keimigrasian yang bersih dan akuntabel, demi mewujudkan Imigrasi yang modern dan terpercaya," tutup Yuldi.

(*)