Top 3 News: Mengingat Peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996, Tragedi Berdarah di Markas PDI Jalan Diponegoro 58

Liputan6.com, Jakarta - Peristiwa 27 Juli 1996 tercatat kelam dalam sejarah politik Indonesia dan dikenal dengan nama Kudatuli, singkatan dari Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli. Itulah top 3 news hari ini.

Insiden berdarah Kudatuli itu terjadi di kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang terletak di Jalan Diponegoro 58, Jakarta Pusat.

Pada Sabtu pagi kala itu, terjadi penyerangan terhadap kantor yang saat itu dikuasai oleh pendukung Megawati Soekarnoputri. Akibat serangan tersebut lima orang dilaporkan meninggal dunia serta ratusan lainnya luka-luka.

Sementara itu, Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) meyakini, ada agenda besar soal polemik ijazah palsu yang terus menyudutkan dirinya.

Menurut dia, ada 'orang besar' yang sengaja memainkan isu tersebut. Namun saat ditanya siapa sosok tersebut, dirinya enggan menyebut nama.

Menanggapi hal itu, Pengamat Politik Iwan Setiawan menyarankan Jokowi mengungkap siapa sosok dimaksud. Tujuannya, kata Iwan, agar tidak adalagi spekulasi publik mengenai polemik ijazah palsu dan pemakzulan.

Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning menyinggung kasus hukum yang menimpa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto di peringatan 29 tahun peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 atau Kudatuli.

Menurut dia, PDIP masih tidak menerima keadilan hukum sejak reformasi diperjuangkan.

Oleh karena itu, Ribka menyebut perjuangan PDIP belum selesai. Sebab, kata dia reformasi yang ada saat ini masih reformasi angan-angan semata yang tak ada ubahnya dengan era orde baru (Orba).

Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Minggu 27 Juli 2025:

Peristiwa 27 Juli 1996 tercatat kelam dalam sejarah politik Indonesia dan dikenal dengan nama Kudatuli, singkatan dari Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli. Insiden berdarah itu terjadi di kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang terletak di Jalan Diponegoro 58, Jakarta Pusat.

Pada Sabtu pagi kala itu, terjadi penyerangan terhadap kantor yang saat itu dikuasai oleh pendukung Megawati Soekarnoputri. Akibat serangan tersebut lima orang dilaporkan meninggal dunia serta ratusan lainnya luka-luka.

Berdasarkan catatan Liputan6.com yang dihimpun dari berbagai sumber. Peristiwa itu meletupkan kerusuhan yang meluas di beberapa wilayah Jakarta, khususnya kawasan Jalan Diponegoro, Salemba, dan Kramat. Beberapa kendaraan dan gedung juga terbakar.

Pemerintah saat itu menuding Partai Rakyat Demokratik (PRD) sebagai dalang kerusuhan. Sejumlah aktivis PRD pun ditangkap dan dipenjara.

Budiman Sudjatmiko, salah satu pentolan PRD, dijatuhi hukuman 13 tahun penjara dan vonisnya bahkan terberat dalam kasus ini.

Selengkapnya...

Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) meyakini, ada agenda besar soal polemik ijazah palsu yang terus menyudutkan dirinya.

Menurut dia, ada 'orang besar' yang sengaja memainkan isu tersebut. Namun saat ditanya siapa sosok tersebut, dirinya enggan menyebut nama.

Menanggapi hal itu, Pengamat Politik Iwan Setiawan menyarankan Jokowi mengungkap siapa sosok dimaksud. Tujuannya, kata Iwan, agar tidak adalagi spekulasi publik mengenai polemik ijazah palsu dan pemakzulan.

"Sebaiknya diungkap tokoh atau orang yang dimaksud, Orang Besar yang memiliki agenda besar di balik isu ijazah palsu dan isu pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka karena hal itu sudah berulangkali diungkapkan oleh Jokowi," kata Iwan melalui keterangan tertulis diterima, Minggu 27 Juli 2025.

Selengkapnya...

Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning menyinggung kasus hukum yang menimpa Sekretaris Jenderal (Sekjen), Hasto Kristiyanto di peringatan 29 tahun peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 atau Kudatuli.

Menurut dia, PDIP masih tidak menerima keadilan hukum sejak reformasi diperjuangkan.

“Hari ini kita masih berkumpul dengan segala keprihatinan kita, karena Sekjen kita masih mendapat ketidakadilan dari sisi hukum. Bahwa hukum kemarin kita menyaksikan semua, itu masih menzalimi partai kita. Hukum masih mengangkangi partai kita,” kata Ribka di DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu 27 Juli 2025.

Oleh karena itu, Ribka menyebut perjuangan PDIP belum selesai. Sebab, kata dia reformasi yang ada saat ini masih reformasi angan-angan semata yang tak ada ubahnya dengan era orde baru (Orba).

Selengkapnya...