Henry Golkar Sebut RUU KUHAP Segarkan Sistem Peradilan Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah telah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) atas Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) kepada Komisi III DPR pada Rabu 8 Juli 2025. Parlemen pun langsung membahasnya dengan menunjuk Habiburokhman terpilih sebagai ketua Panja tersebut.

Politikus Golkar, Henry Indraguna, menyebut RUU KUHAP sebagai harapan baru untuk menyegarkan sistem peradilan pidana di Indonesia. Menurut dia, UU Nomor 8 Tahun 1981 sudah tidak relevan lagi untuk menjawab tantangan zaman, termasuk kejahatan siber, dinamika sosial modern, dan perlindungan hak asasi manusia.

"Tak ada alasan lagi, RUU ini harus segera disahkan. Hukum harus hidup. Keadilan yang tertunda adalah pengkhianatan terhadap rakyat. RUU KUHAP adalah napas baru untuk hukum modern Indonesia," kata dia dalam keterangannya, Sabtu (10/7/2025).

Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar ini menyoroti bahwa KUHAP yang berlaku sejak 1981 merupakan peninggalan era kolonial yang masih kental dengan pendekatan represif, serta mengabaikan prinsip due process of law.

Guru Besar Unissula Semarang menegaskan, sistem hukum acara pidana saat ini gagal melindungi hak-hak tersangka, saksi, dan korban. Selain itu, hukum acara pidana juga belum mampu menjawab tantangan kemajuan teknologi dan kompleksitas kejahatan modern.

"Hukum harus menjadi pelayan rakyat, bukan alat penindas. RUU KUHAP harus memastikan keadilan yang manusiawi dan transparan," jelas dia.

Henry menegaskan, keadilan yang tertunda akibat lambannya reformasi hukum merupakan bentuk keadilan yang terkubur. Dia menyatakan, stagnasi hukum adalah bentuk pengingkaran terhadap akal dan moral publik.

"RUU KUHAP bukan sekadar dokumen, melainkan manifesto filosofis untuk menegakkan martabat manusia. Secara rasional, pengesahan RUU ini mendesak karena dunia telah berlari dengan teknologi dan kejahatan baru, sementara hukum acara pidana masih tertatih," ungkap Ketua DPP Ormas MKGR ini.

Wakil Ketua Dewan Penasehat DPP AMPI Henry menambahkan, menunda pengesahan RUU KUHAP berarti membiarkan keadilan tertinggal di masa lalu.

"RUU KUHAP adalah jembatan menuju hukum yang tidak hanya adil, tetapi juga manusiawi," kata dia.

Komisi III DPR RI membentuk panitia kerja (panja) terkait RUU KUHAP. Penetapan pembentukan digelar dalam rapat kerja Komisi III DPR bersama pemerintah, Selasa (8/7/2025). Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman terpilih sebagai ketua Panja tersebut.

Awalnya, mewakili pemerintah, Wamenkum Eddy OS Hiariej menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) yang diterima langsung oleh Habiburokhman.

"Komisi III DPR RI segera membahas RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana setelah terbitnya surat presiden. Pelaksanaan pembahasan RUU tentang KUHAP didasarkan atas terbitnya Surpres (surat presiden)," ujar Habiburokhman.

Selanjutnya, Habiburokhman mengumumkan nama anggota panja dan meminta persetujuan.

"Langsung kita sahkan ya panja ini, daftar nama panitia kerja, komposisinya ya Ketua Habiburokhman, Wakil Ketua Dede Indra Permana, Sari Yuliati, Ahmad Sahroni, Rano Alfath," kata Habiburokhman.

Adapun revisi KUHAP memuat 334 Pasal secara dan terdapat 10 substansi baru.