Tom Lembong Akan Bacakan Nota Pembelaan di Sidang Korupsi Impor Gula Hari Ini

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong dijadwalkan kembali menjalani sidang lanjutan kasus dugaan korupsi impor gula di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Rabu (9/7/2025).

Agenda persidangan kali ini adalah pembacaan nota pembelaan (pledoi) oleh terdakwa dan tim penasihat hukumnya. Sidang perkara korupsi yang teregistrasi dengan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst itu dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Denie Arsan Fatrika, serta dua hakim anggota yaitu Purwanto S Abdullah dan Alfis Setiawan.

"Sidang akan mengagendakan pembacaan pledoi oleh terdakwa dan penasihat hukum terdakwa," ujar Juru Bicara PN Jakpus, Andi Saputra.

Pelaksanaan sidang digelar secara tentatif, menyesuaikan dinamika persidangan pada hari itu.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung (Kejagung) menuntut hukuman 7 tahun penjara terhadap Tom Lembong. Ia dianggap bertanggung jawab dalam perkara dugaan korupsi impor gula yang menyebabkan kerugian keuangan negara hingga Rp578,1 miliar.

"Menjatuhkan pidana penjara 7 tahun, dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani terdakwa," ucap jaksa saat membacakan tuntutan di ruang sidang Pengadilan Tipikor, Jumat (4/7/2025).

Dalam dakwaannya, JPU menyebut Tom Lembong menyalahgunakan kewenangannya sebagai Menteri Perdagangan periode 2015–2016. Ia diduga menerbitkan Surat Persetujuan Impor (SPI) gula kristal mentah kepada 10 perusahaan swasta tanpa melalui rapat koordinasi antarkementerian dan tanpa rekomendasi dari Kementerian Perindustrian.

Parahnya, perusahaan-perusahaan tersebut diketahui tidak memiliki izin untuk mengolah gula kristal mentah menjadi gula konsumsi. Mereka adalah produsen gula rafinasi yang seharusnya tidak diperkenankan memproduksi gula kristal putih untuk pasar umum.

Lebih jauh lagi, Tom Lembong tidak menunjuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengelola pengendalian pasokan dan harga gula. Sebaliknya, ia menunjuk sejumlah koperasi seperti:

• Induk Koperasi Kartika (Inkopkar)
• Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Inkoppol)
• Pusat Koperasi Kepolisian Republik Indonesia (Puskopol)
• Satuan Koperasi Kesejahteraan Pegawai (SKKP) TNI/Polri Terancam Hukuman Berat

Atas perbuatannya, Tom Lembong didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ancaman hukuman dalam pasal tersebut mencakup pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda miliaran rupiah, serta kemungkinan pengembalian kerugian negara melalui perampasan aset.

Reporter: Nur Habibie/Merdeka