Dampingi ke Saudi, Menag Nasaruddin Umar: Presiden Prabowo Ingin Bahas Kampung Haji

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Agama atau Menag Nasaruddin Umar bertolak menuju Jeddah, Arab Saudi, Selasa (1/7/2025). Keberangkatannya kali ini dalam rangka mendampingi kunjungan kerja Presiden Prabowo ke Arab Saudi.

Nasaruddin menyampaikan, rencananya Presiden Prabowo akan bertemu dengan pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk membahas tentang penyelenggaraan haji. Termasuk, salah satunya rencana pembangunan perkampungan haji Indonesia di Makkah, Arab Saudi.

"Insya Allah sebentar lagi kami akan bertolak ke Jeddah mendampingi Bapak Presiden untuk membicarakan persoalan haji. Salah satu agendanya adalah rencana pembangunan perkampungan haji Indonesia di Makkah," ujar Menag Nasaruddin Umar, di Terminal VIP Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, seperti dikutip dari siaran pers Selasa (1/7/2025).

Dia menjelaskan, pembangunan perkampungan haji atau kampung haji dan umrah adalah langkah strategis mengingat besarnya jumlah jemaah Indonesia yang beribadah ke Tanah Suci setiap tahunnya.

"Kita bisa bayangkan, 1,5 juta orang umrah setiap tahun dan lebih dari 220 ribu orang menunaikan ibadah haji. Sudah saatnya Indonesia memiliki gagasan konstruktif untuk mendukung pelayanan jemaah secara jangka panjang," ucap Nasaruddin.

Sementara itu terkait penyelenggaraan ibadah haji oleh Indonesia, Nasaruddin mengatakan pemerintah Arab Saudi memberikan apresiasi.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Urusan Haji Kerajaan Saudi saat berkunjung ke Kantor Urusan Haji Indonesia Daerah Kerja Makkah baru-baru ini.

"Alhamdulillah, pelaksanaan haji Indonesia secara umum dinilai baik dan mendapat apresiasi langsung dari pemerintah Saudi. Bahkan, mereka menilai jemaah haji Indonesia sebagai yang paling tertib," kata Nasaruddin.

Nasaruddin mengatakan, meski harus diakui pelaksanaan haji tidak sepenuhnya sempurna, namun menurut pihak Saudi, Indonesia dinilai sebagai salah satu negara yang paling siap menghadapi berbagai perubahan regulasi dalam sistem penyelenggaraan haji yang baru.

Nasaruddin pun berharap, ke depan kerja sama bilateral khususnya pada penyelenggaraan haji dan umrah akan semakin erat dan memberikan manfaat besar bagi seluruh umat Islam Indonesia di masa yang akan datang.

"Ini menjadi bukti bahwa sistem dan kesiapan kita sudah berada di jalur yang benar," dia menandasi.

Sebelumnya, Kantor Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Daerah Kerja (Daker) Makkah menerima kunjungan Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Arab Saudi, Abdul Fattah Mashat, Sabtu, 28 Juni 2025.

Ketua PPIH Arab Saudi Muchlis M Hanafi menilai kunjungan tersebut sebagai peristiwa bersejarah dan penuh makna.

"Kunjungan ini pertama kali dilakukan pejabat tinggi Kementerian Haji ke kantor misi Indonesia di Makkah. Ini menunjukkan perhatian, kepercayaan, dan penghargaan yang sangat tinggi terhadap Misi Haji Indonesia, yang merupakan misi terbesar di dunia," kata Muchlis usai menerima kunjungan Wamenhaj di Daker Makkah, Sabtu 28 Juni 2025.

Wamenhaj Saudi hadir di kantor Daker Makkah didampingi Asisten Deputi Bidang Operasional Haji, Eyad Rahbini bersama Koordinator dan Supervisor (Musyrif Aam) Kantor Urusan Haji, Badr al-Sulami.

Selain Ketua PPIH Arab Saudi, ikut menyambut kehadiran mereka, Konsul Haji pada KJRI Jeddah Nasrullah Jasam, Kepala Daker Makkah Ali Machzumi, serta para Kepala Bidang Layanan dan Kepala Sektor di wilayah Daker Makkah.

Mewakili PPIH, Muchlis menyampaikan apresiasi dan rasa hormat atas keberhasilan Arab Saudi, di bawah kepemimpinan Pelayan Dua Kota Suci Raja Salman bin Abdul Aziz dan Putra Mahkota Pangeran Muhammad bin Salman, dalam penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M, di tengah tantangan global dan regional.

Indonesia merasa bangga menjadi bagian dari sukses besar ini, dengan kontribusi hampir 16 persen dari total jemaah haji luar negeri.

"Keberhasilan ini merupakan hasil dari kerja sama dan koordinasi yang baik antara pemerintah kedua negara, khususnya Kementerian Haji dan Umrah Saudi dengan Kementerian Agama Republik Indonesia," kata Muchlis.

Muchlis menambahkan bahwa Indonesia tahun ini juga menghadapi fase baru dalam penyelenggaraan haji dengan sistem pelayanan berbasis syarikah, yang pertama kalinya melibatkan delapan syarikah berbeda.

Perubahan skema layanan dari yang berbasis kloter menjadi berbasis syarikah membawa tantangan baru, terutama dalam hal penyesuaian sistem data dan manajemen operasional.

"Namun demikian, semua tantangan tersebut berhasil diatasi berkat dukungan penuh dan arahan dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi," imbuhnya.

Ketua PPIH juga menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima sejumlah catatan melalui nota diplomatik Dubes Saudi di Jakarta, khususnya terkait pemasukan data awal jemaah haji dalam program isti’dād musbaq dan kesiapan aspek kesehatan.

Catatan tersebut telah ditindaklanjuti secara serius sejak awal kedatangan jemaah ke Tanah Suci, dan berbagai perbaikan dilakukan di bawah supervisi langsung dari otoritas Saudi, dalam hal ini Kementerian Haji.