Sekjen Gerindra Ingatkan Menteri di Kabinet Prabowo: Tak Jadi Beban Masalah Bagi Presiden

Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Jendral Partai Gerindra Ahmad Muzani mengingatkan para menteri di kabinet Merah Putih untuk mengkaji mendalam sebelum membuat kebijakan.

Sebab, jika kebijakan tidak matang hal itu hanya menambah beban masalah Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu menanggapi polemik keputusan Menteri yang akhirnya diambil alih oleh Prabowo. Yang terbaru terkait sengketa 4 pulau di Aceh, yang pernah ditetapkan milik Sumatera Utara oleh Mendagri Tito Karnavian.

"Sebaiknya, saya kira pembantu-pembantu Presiden memberi kajian yang lebih komprehensif, yang lebih mendalam, sehingga itu tidak menjadi beban masalah bagi Presiden, padahal persoalan itu bisa diselesaikan di tingkat kementerian," kata Muzani di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (25/6/2025).

"Apakah pulau atau masalah-masalah lain, supaya Presiden dibebani dengan persoalan-persoalan yang lebih strategis, lebih komprehensif dan lebih bermakna bagi kepentingan dan kemajuan bangsa ke depan," sambungnya.

Ketua MPR RI itu juga menyoroti jual beli pulau di Kepulauan Anambas. Ia  meminta Mendagri dan Menteri ATR/BPN bertindak cepat dan tepat.

"Saya kira Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian BPN harus bertindak cepat, supaya pulau-pulau kita ini tidak jatuh ke tangan-tangan yang tidak bertanggungjawab," jelasnya.

Muzani meminta Mendagri dan Menteri ATR/BPN harus mmeberikan atensi dan mengawasi batas-lebih batas wilayah terluar seperti Pulau Enggano yang terisolir.

"Sehingga pulau perbatasan pun hendaknya dibangun sebagai pagar perbatasan kita dengan negara lain. Saya kira itu bagus supaya ada kebanggaan kita berbangsa, kita ada kebanggaan kita ber-Indonesia dan ber-NKRI," pungkasnya.