Pemerintah Bantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Lebih Mudah Punya Rumah Lewat Skema FLPP

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah telah menyalurkan dana sebesar Rp12,59 triliun melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga 31 Mei 2025. Hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya mendorong kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Skema ini merupakan bentuk pembiayaan investasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang bertujuan mempermudah akses MBR terhadap pembiayaan perumahan agar mereka dapat memiliki rumah layak dengan harga terjangkau.

“Realisasi pembiayaan FLPP hingga Mei 2025 telah mencapai Rp12,59 triliun, meningkat dari Rp10,96 triliun pada bulan sebelumnya. Dana ini telah membantu pembangunan 101.707 unit rumah di 379 kabupaten dan kota, naik dari 88.482 unit di 362 wilayah pada bulan sebelumnya,” ujar Wakil Menteri Keuangan Thomas A. M. Djiwandono dalam konferensi pers “APBN Kita” di Jakarta, Selasa (17/6).

Untuk tahun anggaran 2025, pemerintah mengalokasikan total Rp18,77 triliun untuk program FLPP dengan target pembiayaan sebanyak 220.000 unit rumah. Anggaran ini merupakan kelanjutan dari program yang telah berjalan selama lebih dari satu dekade, di mana sejak 2010 hingga akhir 2024, FLPP telah membiayai pembangunan 1.598.879 unit rumah dengan total dana Rp151,22 triliun. Pemerintah juga merencanakan penambahan alokasi untuk mendukung pelaksanaan program nasional 3 juta rumah.

“Dari total anggaran FLPP tahun 2025 sebesar Rp18,77 triliun, sebanyak Rp11,5 triliun telah disalurkan ke BP Tapera. Pemerintah juga tengah menyiapkan tambahan dana guna menunjang pencapaian target 3 juta rumah,” jelas Wamenkeu Thomas.

Program FLPP menjadi salah satu prioritas penting dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan bahwa Presiden meminta agar seluruh kementerian mempercepat pelaksanaan program-program prioritas yang telah berjalan, termasuk FLPP. Percepatan ini tidak hanya ditujukan untuk memperluas cakupan program, tetapi juga untuk meningkatkan dampak ekonomi secara menyeluruh melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi.

“Bapak Presiden secara terus-menerus menginstruksikan agar para menteri mempercepat implementasi berbagai program yang sudah diluncurkan. Percepatan ini sangat penting, terutama untuk sektor-sektor strategis seperti penyediaan makanan bergizi gratis, program perumahan termasuk peningkatan target FLPP, koperasi desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat,” ungkap Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers terkait pengumuman lima paket stimulus ekonomi di Jakarta, Senin (2/6).

Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede menjelaskan jika Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang menjadi sasaran program rumah bersubsidi adalah masyarakat yang memiliki penghasilan tetap atau tidak tetap yang tergolong rendah atau rentan secara ekonomi. 

“Berdasarkan arahan pemerintah, khususnya dalam visi Prabowo-Gibran untuk menuju Indonesia Emas 2045, MBR yang menjadi target program ini mencakup berbagai profesi seperti anggota TNI dan POLRI berpangkat rendah, Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai kementerian dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta pekerja informal seperti pedagang bakso, pedagang sayur, driver ojek daring, dan profesi informal lainnya,” ungkap Josua.

Ia melanjutkan, “Secara khusus, ada beberapa kriteria teknis yang umumnya diterapkan dalam menentukan MBR, yaitu tingkat penghasilan yang dibatasi dalam jumlah tertentu, belum pernah memiliki rumah pribadi, serta memenuhi syarat administratif tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah melalui kementerian terkait, seperti batasan luas lantai rumah yang diperbolehkan serta besaran penghasilan maksimum untuk kategori MBR.”

Lebih lanjut, Josua menjelaskan jika program rumah bersubsidi melalui skema FLPP melibatkan kerjasama aktif antara pemerintah dengan lembaga perbankan. Bank-bank yang menjadi mitra pemerintah menyediakan fasilitas kredit dengan tingkat suku bunga rendah dan tetap untuk membantu MBR membeli rumah. 

“Perbedaan signifikan antara rumah KPR umum dengan rumah subsidi FLPP terletak pada aspek suku bunga dan persyaratan pembiayaannya. Rumah subsidi FLPP memiliki bunga yang lebih rendah dan stabil, uang muka yang sangat terjangkau, serta angsuran yang disubsidi oleh pemerintah sehingga jauh lebih ringan dibandingkan KPR komersial,” jelasnya.

Adapun bank-bank yang bekerja sama dengan pemerintah dalam program ini dikatakan Josua bertugas melakukan verifikasi data calon penerima manfaat, proses pencairan dana kredit perumahan, serta memonitor pelaksanaan pembayaran angsuran oleh pemilik rumah. Pemerintah menyediakan insentif berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta penghapusan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk mendorong efektivitas program ini.

Josua menambahkan sampai saat ini, program rumah bersubsidi bagi MBR telah tersebar di banyak wilayah, mencakup kawasan perkotaan, perdesaan, hingga pesisir. Pemerintah menetapkan target jelas dalam pembangunan dan renovasi sebanyak 3 juta rumah hingga tahun 2029, terdiri atas 1 juta unit di perkotaan, 1 juta di pedesaan, dan 1 juta di wilayah pesisir. Contoh realisasi program ini antara lain bantuan pembangunan rumah swadaya dan rumah susun (rusun). 

“Sebagai ilustrasi, pada tahun anggaran 2025 saja, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp541,6 miliar, yang mencakup pembangunan 132 unit rusun, 11.697 unit rumah swadaya di kawasan pesisir melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), serta penanganan kawasan kumuh di beberapa daerah seperti Kabupaten Rokan Hulu, Kota Lubuklinggau, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Wajo, dan Kota Yogyakarta,” kata Josua.

Bentuk fisik dari realisasi program ini pun beragam, mulai dari perumahan sederhana berbentuk rumah tapak yang tersebar di berbagai daerah hingga kompleks rusun yang terintegrasi dengan infrastruktur publik. Pemerintah juga memastikan bahwa kawasan perumahan ini dilengkapi dengan fasilitas umum yang memadai, seperti sanitasi, air bersih, jalan, dan fasilitas pendukung lainnya.

“Secara keseluruhan, program rumah bersubsidi ini menjadi salah satu instrumen penting dalam mengurangi backlog perumahan di Indonesia, serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, serta sektor swasta menjadi kunci utama dalam keberhasilan pelaksanaan program ini,” pungkas Josua.